Esai-esai Nano

Februari 1, 2013

Setelah Sapi dan Politik Mahal

Filed under: Indonesia — estananto @ 9:33 am
Tags: , , , , ,

Setelah Sapi dan Politik Mahal

Cetar membahana! Setelah heboh tertangkapnya Presiden sebuah Partai Politik oleh KPK karena kasus suap untuk kuota impor daging sapi, banyak pendapat yang muncul yang pada umumnya berbentuk pro dan kontra. Yang pro mengatakan bahwa kasus suap itu sudah ditengarai sejak 2 tahun yang lalu oleh sebuah majalah mingguan, dan diam-diam KPK sudah mengikuti kasus ini selama itu. Lagipula ternyata Presiden Partai tersebut pernah dilaporkan oleh salah satu Pendiri Partai yang sudah keluar dengan tuduhan korupsi tanggal 21 Maret 2011. Kemudian ternyata sang Presiden Partai juga dilaporkan oleh Seskab Dipo Alam ke KPK. Kasusnya serupa yaitu impor daging dari Australia. Jadi ini kelanjutan “Perang Lama” saja. Yang kontra tentu menyebut mengapa sang Presiden cepat sekali ditangkap, dengan membandingkan kasus ini dengan kasus Hambalang. Walaupun kasus Hambalang sudah menyeret seorang Menteri jadi tersangka, tetapi dia belum ditahan, dan satu Ketua Umum Partai yang diduga terkait juga belum di-tersangka-kan.
Tetapi sedikit sekali yang menyadari bahwa semuanya itu bermula dari ongkos politik yang mahal. Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dalam disertasi doktoral di Unpad Bandung mengungkapkan bahwa motivasi politik dan ekonomi dapat mengarahkan kebijakan yang menguntungkan pribadi maupun kelompoknya. Untuk menjadi anggota legislatif periode 2009-2014, seorang caleg bisa menghabiskan biaya antara Rp. 300 juta hingga Rp. 6 milyar. Murah mahalnya biaya politik ini sangat tergantung kepada ketenaran sang caleg, makin tenar dia, makin murah biaya yang harus dikeluarkan. Ini yang dapat menjelaskan fenomena banyaknya artis yang terjun ke politik. Sistem proporsional terbuka yang sangat liberal yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai menyebabkan ongkos politik kian mahal.
Walaupun mahalnya biaya politik tidak dapat menjadi pembenaran bagi korupsi atau suap, tetapi fingerpointing tentang “siapa yang kentut” tentunya harus bermuara pada perumusan kembali sistem pemilihan anggota legislatif dan kepala eksekutif yang tidak membuka peluang bagi motivasi ekonomi yang disebut di atas. Dr. Pramono Anung menganjurkan sistem proposional terbuka harus digabung dengan sistem proporsional tertutup. Tetapi bagaimanapun, sangat memprihatinkan kalau lembaga legislatif dan pimpinan eksekutif berisi artis dan pengusaha, bukan mereka yang sejak lama berkecimpung di dunia politik dan aktivisme.

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: