Esai-esai Nano

November 2, 2012

Subsidi BBM: Komoditi Politik?

Akhir-akhir ini subsidi energi -khususnya subsidi BBM dan listrik – kembali dihebohkan. Pemerintah mengajukan subsidi energi sebesar 300 trilyun rupiah untuk APBN 2013, jumlah yang cukup besar. Menurut Wamen ESDM Rudi Rubiandini, jumlah sebesar itu kalau dikonversi setara dengan pembangunan 10.000 km jalan, atau tiga kilang minyak, atau dua jembatan Selat Sunda.

Tidak ada yang salah dari statemen itu jika kita hanya melihat dari skala prioritas. Akan tetapi jika kita melihat APBN bukan hanya sebagai angka tetapi sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan pemerintah dan tujuan Negara, kita bisa saja takut bahwa pengurangan subsidi ini ujung-ujungnya hanya komoditi politik.

Tahun 2009, pemerintah mengklaim sudah menurunkan harga premium dari Rp. 6.000 ke Rp. 4.500. Itu setelah pemerintahan yang sama menaikkan harga ke Rp. 6.000 pada bulan Mei 2008. Macam-macam spekulasi bisa dilontarkan, tetapi semua tahu tahun 2009 adalah tahun Pemilihan Presiden.

Kalau sampai terjadi suatu pemerintahan menaikkan harga lalu menurunkan lagi dan kemudian sekarang melakukan propaganda menaikkan lagi “untuk kepentingan rakyat”, kita bisa takut inipun hanya akan jadi komoditi politik. Nanti menjelang Pemilu 2014, bisa saja harga BBM kembali diturunkan dan jadi bahan kampanye anggota pemerintahan sekarang.

Ini semua akan lain ceritanya kalau memang sudah ada program yang jelas yang dijabarkan dalam bentuk paket diversifikasi energi. Misalnya dalam paket itu diharuskan ada konversi BBM ke BBG dalam sekian tahun dan pengalihan yang dibutuhkan dari APBN adalah sekian trilyun untuk jangka waktu tertentu. Action plan yang terukur harus ditambahkan dalam paket tersebut. Termasuk yang sekarang dihebohkan adalah inefisiensi pembangkit PLN yang banyak menggunakan BBM. Di sana akan terlihat siapa saja yang harus melakukan aksi.

Jadi, paket diversifikasi energi harus ada lebih dahulu daripada isu pengurangan subsidi energi. Kalau tidak yang ada adalah inkonsistensi yang berakibat pemborosan. Dulu ketika Wamen Widjajono Partowidagdo masih hidup, beliau men-drive habis-habisan konversi BBG yang memang harus dilakukan. Setelah beliau tiada, tidak ada juga yang memperjuangkan, bahkan ada menteri yang tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba mendorong dibuatnya mobil listrik, padahal jelas bukan tugasnya. Sekarang Transjakarta mengancam akan ganti dari BBG ke BBM lagi karena mutu BBG yang rendah dan SPBG yang jumlahnya makin sedikit. Ini sinyal sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional, program diversifikasi energi nasional, apalagi bagi APBN. Akhirnya akibat inkonsistensi ini rakyat akan makin menderita. BBM terus boros, tidak ada dermaga, rel kereta, jalan raya baru.
.

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: