Esai-esai Nano

Januari 19, 2012

Tilang

Filed under: Daily Life,Indonesia — estananto @ 7:30 am
Tags: , , , , ,

Beberapa waktu lalu saya membuat eksperimen iseng-iseng di status Facebook saya. Isinya seperti ini: andaikata anda ditilang, anda pilih mana, “damai: di tempat atau membayar sesuai UU no 22 tahun 2009. Ternyata ada banyak tanggapan. Tanggapan-tanggapan itu dapat dibagi tiga macam:

1. ada yang memilih “damai di tempat”. Alasannya bermacam-macam. Ada yang karena kesulitan waktu dan tempat. Ini terus terang pernah juga saya lakukan di Solo bersama teman-teman ketika perjalanan dinas. Karena prosedurnya mengharuskan datang ke kantor polisi wilayah setempat padahal hari itu hari Minggu, dan besok harinya sudah harus di Bandung lagi, maka ini jelas tidak memungkinkan. Ini alasan praktikal. Alasan lainnya adalah tidak yakin apabila uang yang disetor lewat jalur resmi akan sampai ke Negara. Ini alasan akuntabilitas. Kemudian ada lagi alasan “shadaqah”. Kasihan polisinya, gaji rendah masih harus berpanas-panas.

2. Ada yang memilih ke pengadilan (slip merah) ataupun mengakui kesalahan (slip biru). Yang ini alasannya juga ada beberapa, yaitu yang pertama, menghindari praktik suap/sogok. Kedua, belum terima kesalahan yang dituduhkan. Ketiga, siapa tahu biaya tilangnya lebih murah daripada “damai di tempat”.

3. Untuk apa mempersoalkan “yang kecil-kecil” seperti ini. Sebaiknya kritik saja “yang besar-besar” seperti kasus BLBI 600 trilyun rupiah, kasus Century 6,7 trilyun rupiah, atau yang terbaru kasus Wisma Atlet Hambalang yang melibatkan “apel Malang” dan “apel Washington” itu.

Kesemua tanggapan itu menarik. Paling tidak kita mengetahui ada tiga alasan mengapa “damai di tempat terjadi”:

1. Alasan praktikal. Prosedur yang harus dilalui untuk sebuah pembayaran tilang lumayan panjang. Sebagai perbandingan, di negara-negara Eropa, sudah ada kamera yang akan memotret kelakuan anda di lampu merah atau bahkan ketika anda “hanya” melanggar kecepatan. Ini pernah saya alami ketika masih di Jerman. Tidak ada SIM diambil karena tidak ada polisi di tempat. Tahu-tahu dari kantor polisi ada surat lengkap di rumah dengan foto wajah anda di kemudi dan lokasi pengambilan. Tetap ketahuan karena nomor polisi juga terlihat jelas di sana. Canggih betul. Yang menarik adalah wajah orang di sebelah anda dihitamkan supaya tidak terlihat. Barangkali semacam “perlindungan” buat mereka yang suka selingkuh :). Nah di situ tinggal pilih: kalau tidak mengakui (padahal fotonya sudah jelas) ya silakan ke pengadilan. Kalau sudah mengakui, tinggal transfer dan kirim tanda mengakui lewat pos. Sederhana.

Sementara di Indonesia semuanya masih manual. Pengendara yang terkena harus ekstra meluangkan waktu ke kantor polisi setempat untuk mengambil SIMnya. Kadang malah Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang sedang bertugas tahu titik-titik rawan yang dapat “menjebak”. Namun demikian juga belum layak apabila kamera dipasang di jalanan. Pertama, biayanya dari mana, lalu kedua, alasan keamanan. Spion mobil saja bisa hilang.

2. Alasan akuntabilitas. Ini menarik. Bahkan ketika biaya tilang itu seharusnya ditransfer ke rekening, ada seorang penanggap yang menemukan bahwa rekening itu rekening pribadi, bukan rekening institusi. Ini pengalamannya 10 tahun yang lalu. Kemudian bagi yang memilih ke pengadilan, konon ada calo yang “membantu” menguruskan kasus kita. Lha ini kan bisa malah berbelit-belit. Jadi sebagian besar penanggap yang mengemukakan alasan ini sebenarnya tidak keberatan asalkan transparan. Untuk Negara, mereka rela. Tapi untuk Oknum, semua tidak rela.

3. Alasan “shadaqah”. Biar saja polisi itu menikmati uang “damai di tempat”, karena gaji pokoknya kecil. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar juga, tetapi masih pantas diperdebatkan. Sebagai perbandingan untuk Brigadir Polisi Dua gaji pokoknya Rp. 1.565.800 untuk yang belum berpengalaman, dan Rp. 1.804.500 untuk yang berpengalaman 10 tahun. Upah Minimum Kota (UMK) Bandung adalah Rp. 1.188.435, beda sedikit tapi sudah di atas. Ini baru gaji pokok, mungkin belum dihitung tunjangan kinerja dan lain-lain variabel. Jumlah pastinya tergantung masing-masing anggota polisi karena banyaknya variabel tadi. Atau barangkali tautan ini benar? Kalau benar, barangkali sebagian dari mereka harus mencari cara agar uangnya kembali modal…

Ternyata perkara tilang saja demikian rumitnya. Tidak benar, tapi terjadi. Ternyata Negeri Jiran “Truly Asia” juga ada kasus seperti ini. Silakan lihat di tautan ini.

Barangkali sulit untuk dipercaya bahwa model yang sama ternyata juga terjadi di banyak tempat. Modelnya selalu sama: peraturan yang tidak praktikal dan berbelit, pengawasan yang rendah, dan pelaku yang tidak mau susah. Itu juga kan yang terjadi di proyek-proyek? Jadi semua faktor mendukung dengan sempurna. Pada dasarnya korupsi itu adalah transaksional, ada demand, ada supply. Ketika saya akan mengurus paspor di Kantor Imigrasi, teman-teman dengan innocent memberikan nomor telpon calo imigrasi yang mampu menguruskan dengan cepat dengan harga ekstra. Terlihat bahwa korupsi sudah jadi way of life kita. Bahkan ada yang bilang kalau korupsi 100% dihilangkan di Indonesia, Indonesia bisa bubar. Anda setuju?

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: