Esai-esai Nano

November 21, 2006

Menuju Negara Kaki Lima Modern

Filed under: Indonesia — estananto @ 7:50 pm

Artikel di Paras Indonesia

August, 15 2006 @ 10:06 pm

Menuju Negara Kaki Lima Modern

Oleh Estananto, alumni ITB, bekerja di bagian desain semikonduktor sebuah perusahaan di Eropa.

“Seorang Marhaen adalah orang yang mempunyai alat-alat yang sedikit, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri. Bangsa kita yang puluhan juta jiwa (saat itu tahun 1920-an – pen), yang sudah dimelaratkan, bekerja bukan untuk orang lain dan tidak ada orang bekerja untuk dia. Tidak ada penghisapan tenaga seseorang oleh orang lain.”

Soekarno, Bung Karno Penyambug Lidah Rakyat Indonesia, oleh Cindy Adams”

“Sudah pasti mereka keblinger karena paham sosialisme tidak pernah mati, dan ekonomi RRC tumbuh cepat bukan karena meninggalkan paham sosialisme tetapi karena amat berkembangnya ekonomi rakyat. Ekonomi Indonesia akan tumbuh cepat seperti ekonomi RRC jika mampu mengalahkan virus korupsi yang tumbuh subur sejak awal gerakan reformasi yang telah benar-benar melenceng.”

Prof. Mubyarto, “Makalah untuk Seminar Ekonomi Masa Depan Indonesia Pasca IMF, KOPMA-UGM, 11 Oktober 2003”

Dalam sebuah laporan televisi di Jerman tentang perkembangan di Aceh pasca-tsunami, pernah diwawancarai seorang ibu yang kehilangan segala-galanya. Ia kemudian mengumpulkan ibu-ibu yang senasib dan membuat suatu usaha kecil yang membuat kerajinan. Inilah hal yang dengan kontras terlihat bagaimana (sebagian) rakyat di Aceh berusaha bangun dari musibah.

Dan itu tidak hanya di Aceh. Jauh sebelum istilah Usaha Kecil Menengah (UKM) dikumandangkan, rakyat sudah terbiasa untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) untuk menopang hidupnya dan keluarganya. Mereka bisa ditemui di pedesaan dalam bentuk buruh tani. Atau di perkotaan dalam bentuk kuli pekerja kasar. Atau bahkan dalam bentuknya yang lebih maju adalah pedagang kaki lima. “Kaki lima” adalah ungkapan khas dalam bahasa Indonesia yang berasal dari pengamatan sehari-hari, tentang penjual keliling yang memiliki gerobak. Gerobak sederhana biasanya memiliki dua roda dan satu penyangga, sehingga jumlah kesemuanya menjadi “lima kaki” jika dihitung dengan dua kaki milik sang pedagang. Mereka akrab sekali di kehidupan sehari-hari rakyat kita, bahkan ada lagu anak-anak kontemporer yang berjudul “Abang Tukang Bakso”.

Mereka ribuan jumlahnya. Bahkan mungkin jika dihitung keseluruhan jumlah “pedagang kaki lima” ditambah buruh tani dan kuli kasar bisa jadi ratusan ribu. Supplier maupun costumer mereka tentu bukanlah perusahaan raksasa, melainkan sesama orang-orang kecil. Jika dihitung lagi dengan banyaknya warung-warung dan toko-toko kecil, baik yang menjual makanan ataupun barang kelontong, dan dihitung dengan orang-orang yang tergantung kepadanya, bisa menjadi puluhan juta. Merekalah, yang secara de facto menyokong kehidupan sejumlah besar rakyat Indonesia di tengah prahara ekonomi.

Pertanyaannya adalah: jika memang demikian kenyataannya, mengapa kelas kaki lima ini masih termasuk kelas yang terpinggirkan? Bahkan, sudah menjadi berita sehari-hari bahwa mereka adalah “pengganggu ketertiban” yang harus segera digusur. Para pemilik toko-toko dan warung-warung kecil, para juragan kelas teri yang menjalankan usahanya selama bertahun-tahun dengan kerja keras, kini harus menghadapi jaringan retail yang dilengkapi dengan manajemen dan sistem logistik yang bisa menurunkan harga serendah-rendahnya. Ke mana negara yang diberi amanat konstitusi untuk “memajukan kesejahteraan umum”?

Barangkali jawabannya bisa dilihat dari ketimpangan akses baik modal, pasar, maupun informasi yang didapatkan oleh pemain dalam segmen kaki lima, buruh, dan usaha kecil ini. Kekurangpercayaan dari perbankan, konsumen, supplier, bahkan dari pemerintah sendiri terlihat jelas di sini. Kelemahan penegakan hukum sebenarnya sangat merugikan semua pemain ekonomi termasuk kelas kaki lima ini karena menghancurkan kepercayaan.

Karenanya prioritas pemerintah seharusnya mengucurkan segala investasi dan konsentrasi untuk memulihkan kepercayaan oleh dan kepada para pelaku pasar termasuk kelas kaki lima ini. Bukan hanya untuk kelas kapitalis besar – yang walaupun tentu saja berhak untuk ikut bermain dalam perekonomian nasional – tetapi juga untuk pemain lain. Pungli, “uang keamanan”, kebiasaan mencari backing aparat, tawar menawar dengan petugas pajak, dan lain-lain tindakan yang menghancurkan kepercayaan harus segera dihancurkan. Caranya antara lain dengan mengevaluasi secara radikal mekanisme perencanaan dan pemberian izin kepada para pelaku ekonomi kecil. Sebuah kota harus memiliki tempat-tempat khusus di mana pedagang kaki lima dan pedagang kecil bisa melakukan usaha, sama persis dengan bagaimana tempat untuk mall dan pasar swalayan serta layanan retail diberikan oleh pemerintah. Kredit mikro yang dikucurkan oleh perbankan harus diperbanyak dengan meningkatkan kepercayaan dalam masyarakat yang telah disebutkan di atas.

Untuk melakukan itu pemerintah harus menyediakan investasi yang cukup besar. Banyak orang yang skeptis  dan membayangkan negara seperti Sinterklas yang rajin memberi hadiah sebagaimana gambaran umum terhadap sebuah negara sosialis. Sesungguhnya para pedagang kaki lima, kaum buruh  kasar, abang bakso dan abang becak, dan tukang gali jalan sekalipun adalah juga stakeholder dari kontrak sosial Negara Republik Indonesia.  Ketika mereka diberi kepercayaan bahwa Negara telah melakukan sesuatu kepada kehidupan mereka, mereka akan memberikan juga kepercayaan kepada Negara. Jika seorang pedagang kaki lima menjual panci kemudian dia membayar ke kas negara atau pemda sebagai ganti dari uang kontribusi gelap yang harus dibayarkan ke preman ataupun petugas (yang nyata tapi tidak dapat dibuktikan itu),  maka negara atau pemerintah daerah mendapat potensi pemasukan yang lebih tinggi. Bebas pungli dan aparat yang terjamin jujur adalah kunci keberhasilannya. Mudah dikatakan, sulit dilaksanakan, tetapi harus dilakukan.

Yang kedua adalah para pedagang kecil ataupun abang bakso dan abang becak harus melakukan diferensiasi terhadap pelaku berukuran raksasa. Mereka harus melengkapi diri dengan jaringan yang melintasi batas-batas primordial sebagaimana yang jamak terjadi di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Sesungguhnya multi-etnisnya Indonesia harus disikapi sebagai modal, bukan pengkotak-kotakan. Ini kenyataan yang pahit tetapi harus bisa diterima, karena mudahnya terjadi kerusuhan sosial adalah karena mudahnya masyarakat terbakar isu rasial yang sebagian besar diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi. Dahulu di masa kolonial, penguasa pribumi ikut menekan rakyat jelata agar melestarikan ketimpangan ini, setelah merdeka lebih dari 60 tahun kebiasaan ini masih ada juga terjadi.

Pedagang kaki lima dan kecil harus memiliki ambisi untuk menjadi besar. Kemungkinan untuk menjadi besar harus didukung pemerintah sama dengan bagaimana pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk masuknya investasi ke Indonesia yang sebagian besar hanya menguntungkan investor-investor besar. Kalau dalam era Orde Baru dikenal istilah “kue pembangunan” sebagai output atau hasil pembangunan, kini harus dibuat istilah “saham pembangunan”. Di dalamnya, harus dibuat piramida ekonomi di mana usaha besar ditopang oleh usaha menengah dan usaha menengah ditopang oleh usaha kecil. Penciptaan lapangan kerja tidak boleh semata-mata dilakukan dengan memasukkan sebanyak-banyaknya investasi asing, karena tentu saja pihak asing tidak berkepentingan terhadap “pembagian saham” bagi kalangan kecil. Investasi asing tentu sangat disambut, akan tetapi struktur ekonomi yang kuat di mana usaha besar, menengah, dan kecil saling berkaitan, harus menjadi modal utama pembangunan kemakmuran bangsa. Pengalaman negara-negara Eropa menunjukkan kebenaran ini: bukan “negara subsidi” dan bukan pula “survival of the fittest” (yang kuat dialah yang menang), melainkan kekuatan dari dalam yang mampu membuat pendapatan per kapita negara-negara Eropa (Barat) puluhan kali lipat dari Indonesia.

Hanya inilah resep kemandirian bangsa dalam konteks multi-etnisitas Indonesia. Kita harus berani menemukan paradigma baru dalam sorotan keinginan bangsa untuk maju: suatu visi untuk menjadi bangsa bermartabat. Amanat konstitusi: “mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial” hanya dapat diciptakan dengan stabilitas politik dan ekonomi khususnya di Asia Tenggara. Harus diletakkan acuan bahwa tahun 2025 Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara masuk dalam tiga besar pendapatan per kapita tertinggi di kawasan ini. Akan tetapi pendapatan yang tinggi itu juga tidak boleh timpang seperti sekarang, dan – sekali lagi – dilakukan dalam semangat saling menunjang dalam piramida perekonomian nasional, bukan eksploitasi.

Untukmu abang becak, tukang sate, tukang gali jalan, pemilik warung-warung kecil, orang-orang kecil yang sering diklaim para politisi: kalian bisa hidup terhormat dalam bangsa yang mandiri!

Iklan

4 Komentar »

  1. […] Di zaman sekarang ini tampaknya “globalisasi” menjadi kata kunci yang niscaya. Thomas Friedman, kolumnis New York Times,  menulis bahwa “Dunia itu Rata” dan memaparkan dengan gamblang bahwa globalisasi adalah “integrasi kapital, teknologi, dan informasi yang membuat satu pasar yang sangat global di seluruh dunia”. Justru di sinilah masalahnya. Dengan WTO, slogan pasar bebas, mitos investasi asing, keadilan sosial akan mati pelan-pelan. RRC dan Vietnam, dua negara sosialis yang dipuji karena pertumbuhan ekonominya setelah membuka pasarnya telah mengabaikan rakyat terbawah masing-masing, demikian juga dengan India. Cina dan India yang dipuji dengan pertumbuhan GDP dan arus FDI yang luar biasa masing-masing memiliki 47 dan 80% penduduk yang hidup di bawah US$ 2 per hari. Di Cina kota pantai timur seperti Shanghai punya pendapatan US$ 4180 per kapita, tetapi makin ke Barat kemiskinan makin merata. Di India ada 60 juta anak kekurangan gizi, di saat investasi asing mengalir deras ke India dalam bentuk industri teknologi informasi. Pertumbuhan yang cepat belum diimbangi dengan pemerataan yang baik, struktur pendidikan yang masih timpang antara yang dihasilkan dan yang dibutuhkan, dan transformasi sektor pekerjaan dari agraris menjadi industri berakibat banyaknya agricultural workforces yang bertransformasi menjadi unskilled workers. Suatu hal yang juga terjadi di Indonesia. Kekuatan NEKAPIR – Neo-Kapitalisme dan Hiperrealisme merupakan suatu tantangan baru bagi negara-negara berkembang. Bangsa-bangsa Eropa membutuhkan waktu hampir 300 tahun sejak revolusi industri hingga munculnya kekuatan-kekuatan negara bangsa, menghasilkan dua perang dunia yang intinya adalah perebutan sumber daya, sedangkan negara-negara berkembang bermimpi mengejar Eropa dengan membuka seluas mungkin investasi dari luar negeri. Para fungsionaris partai komunis Cina akan mendapat penghargaan jika mereka berhasil mengundang investasi luar. Indonesia di bawah Presiden SBY dan Wapres MJK tampaknya sedang berupaya melakukan hal yang sama, yaitu menjanjikan kemudahan bagi investor. Kekuatan modal menjadi makin penting tanpa memperhatikan bahwa ekspansi modal dalam negeri tanpa pembenahan birokrasi dan kebijakan yang tepat terhadap kekuatan ekonomi asli bangsa akan berakibat ketergantungan yang luar biasa terhadap modal. Modal asing tidak harus dimusuhi, tapi manakala modal digunakan untuk mendikte kekuasaan negara yang lalu ujung-ujungnya hanya menjadikan rakyat negara sebagai penopang berjalannya mesin keuntungan yang ditanam oleh modal tersebut, tentunya rakyat yang akan menderita. Kekuatan modal ditopang oleh kekuatan media, yang menciptakan apa yang disebut oleh Yusuf Amir Piliang sebagai “hiperrealitas”. Realitas bahkan mati ketika rakyat puas menyaksikan sinetron dan infotainment untuk mematikan realitas mereka sehari-hari. Persis dengan yang digambarkan Larry dan Andy Wachowski yang dalam film Matrix menggambarkan dunia sebagai “tidak real” karena tidak lain adalah program komputer yang dimasukkan ke dalam otak manusia, alat-alat hiperrealitas meraup untung dari keinginan manusia untuk lari dari realitas ini. Ketika kemudian mereka hidup dalam kemewahan mimpi, masuknya modal asing tidak akan mendapat kritik berarti, karena hanya dengan masuknya modal asing akan ada perubahan kehidupan yang signifikan. Walaupun itu hanya janji. NEKAPIR – Neo-kapitalisme dan hiperrealisme yang harus diwaspadai, tidak dapat dijinakkan dengan jargon, akan tetapi program riil dan perencana untuk merubah keduanya dari threat menjadi opportunity. Kekuasaan negara yang digunakan harus bersifat non-rasial, bersih, dan memihak seluruh stake-holders negara. Secara ringkas saya menamakannya <a href=”https://estananto.wordpress.com/2006/11/21/menuju-negara-kaki-lima-modern”>”Negara Kaki Lima Modern”</a>. SBY harus membuktikan janjinya yang dituangkan dalam thesis doktor yang konon memihak kaum tani. Sementara itu hiperrealitas harus dijinakkan dengan peraturan yang lebih ketat terhadap porsi hiburan yang membodohi rakyat dan menghalangi mereka dari realita mereka sehari-hari. Setidaknya 30% porsi siaran seluruh stasiun TV haruslah mengandung muatan pendidikan. Hiperralitas akan membuat rakyat terjebak dalam konsumerisme yang hanya menggenjot konsumsi sementara produksi tidak mampu bersaing dengan kompetitor di luar sehingga tetap hasilnya menguntungkan neo-kapitalis. Hanya dengan strategi terpadu menghadang neo-kapitalis dan hiperralis, kita bisa memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan bangsa dan rakyat. […]

    Ping balik oleh NEKAPIR « Estananto’s Blog — Desember 11, 2006 @ 11:13 pm | Balas

  2. aku cuman pingin negara indonesia itu kayak negara yang lain.lebih maju lebih aman dan juga sejahtera gak kayak gini negara apaan tuh????????
    apalagi pendatan per kapita rendah banget apa guna presiden yach meskipun aku baru smp tspi aku dah bisa ngrasain jadi orang ussah di jaman globalisasi ini.

    Komentar oleh diana — Agustus 19, 2008 @ 7:03 am | Balas

  3. assalamualaikum

    artikel yang bagus:)…terimakasih ya

    Komentar oleh budi — Desember 28, 2008 @ 7:53 am | Balas

  4. ass.wr.wb dengan rendah hati saya mengucapkan semoga kalian sehat adanya memang tuntutan akan hidup kita harus mencari untuk makan tentunya jalan yang halal dan seperti petani juga butuh bimbingan supaya hasil panen bisa melimpah dan tentunya untuk menggarap sawah juga butuh modal untuk membeli pupuk dan juga menggaji tetangga kanan kiri seandainya tetangga yang ikut kerja dan mencari modal di bank juga agak memakan waktu seandainya ada yang memberi wadah kud yang meminjami dan hasilnya nanti bisa di bicarakan tentunya akan lebih mudah meminjam tanpa agunan kan kud sudah melihat sawah yang akan di garap kalau tahu sama tahu kan tidak ada hati was-was dan juga seperti kaki lima seandainya ada yang mengatur memberi lahan untuk berjualan saya rasa pilih yang strategis tentunya kan membutuhkan biaya bagaimana cara pengatur keuangan tentunya kaki lima membayar dengan cara mencicil ganti rugi bangunan dan kalau kelihatan rapi seragam tentunya yang membeli juga merasa senang tidak pakai jijik dan sekiranya yang menjual barang asoseris atau cendera mata tentunya yang setrategis di tempat wisata atau dekat toko-toko besar kan biasanya kakilima ini tergolong murah memilihnya juga puas di hati dan juga yang membuat usaha di rumah membuat roti untuk memasarkan juga butuh modal tidak sedikit untuk lebih cepat memasarkannya kan butuh orang untuk menjalankannya tentunya pakai rombong becak dan juga pihak bank juga jangan mempersulit seandainya lancar nanti bisa sama-sama berjalan dan es cream juga saya rasa lebih cepat laku tapi kalian bisa menilai atau mengantipasi kota umpama kota bogor ya kota hujan tentunya roti paling oke dan kota panas ya kota industri seperti di gresik ini es cream sangat cocok dan dari bandung banyak juga banyak ke gresik jual es oyen dan batagor yang penting halal bro dan saya tidak menyinggung pasar kan sudah di atur oleh pemerintah setempat memang kendalanya ada yang di luar pasar kalau waktunya mungkin bisa di atur kalau sampai siang jualan otomatis mengganggu pejalan kaki dan mobil saya raya semoga kalian bisa memberi solusi yang terbaik sekian saja saya akhiri kalau banyak yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya sekian. wassallam

    Komentar oleh machfudi — September 21, 2010 @ 3:44 pm | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: