Esai-esai Nano

November 16, 2006

Nostalgi(l)a

Filed under: Indonesia — estananto @ 7:32 pm

Iseng-iseng saya membuka arsip lama. 8 tahun yang lalu ternyata saya galak juga ya. Di salah satu posting saya ke mailing list Indonesia Development Studies, ternyata saya dulu berani ngoceh soal bentuk baru MPR. Kalau kemudian amandemen UUD’45 4 tahun kemudian ternyata mirip dengan posting saya di bawah (kecuali namanya beda: di posting saya dulu saya menamakan DPD sebagai DUD – Dewan Utusan Daerah), tentulah hanya kebetulan belaka. Soalnya, saya kan bukan ahli hukum tata negara!

Priority: normal
Message-ID:  <11DD79F2D6D@cyberlib.itb.ac.id.>
Date:         Sat, 20 Jun 1998 10:42:50 +07
Reply-To:     "Indonesian Development Studies --
              http://web.syr.edu/~suisa/ids/" <IDS@LISTSERV.SYR.EDU>
Sender:       "Indonesian Development Studies --
              http://web.syr.edu/~suisa/ids/" <IDS@LISTSERV.SYR.EDU>
From:         Estananto <ESTA133@CYBERLIB.ITB.AC.ID>
Organization: Computer Center ITB
Subject:      TEROBOSAN(2)
Salam,

[Melanjutkan posting saya sebelumnya. Terima kasih atas berbagai
tanggapan yang muncul. Saya bukan ahli ekonomi, bukan pula ahli
politik. Saya hanya WNI biasa yang ingin mengusulkan sesuatu]

1. Tentang Partai Politik dan Pemilu.

Euforia Partai Politik yang muncul sekarang ini sebenarnya tidak
perlu dikhawatirkan. karena kita sepakat bahwa berbicara tentang
pemilu berarti berbicara tentang cacah jiwa, sehingga Partai manapun
yang muncul harus punya massa sekian juta, dan itu tak mudah. Yang
harus dicegah adalah cara-cara perolehan massa pendukung itu. Dalam
UU Pemilu harus ditegaskan bahwa Perolehan Suara dengan Pemberian
Materi dan/atau Janji Pemberian Fasilitas dalam Jangka Waktu 6 (Enam)
Bulan Sebelum Pemilu adalah Tidak Diperbolehkan, dan pelanggarannya
dapat dikenai sanksi hukum.
Kemudian soal sistim distrik atau proporsional. Masing-masing punya
kelebihan dan kelemahan. Distrik dapat dikatakan lebih memberikan hak
suara ke daerah karena suara dihitung ke tingkat distrik, namun
merugikan partai-partai yang kadernya tidak merata di semua distrik.
Proporsional berarti suara yang dibulatkan masuk menjadi suara partai
sehingga lebih adil bagi partai, namun bisa jadi akan ada partai yang
sama-sama kuat (seperti deadlock yang terjadi tahun 1955). jalan
keluarnya mungkin dengan merombak tatacara pemilihan anggota MPR/DPR.
Kita terpaksa mengacu dulu ke UUD 1945 karena situasi belum
memungkinkan untuk melengkapi itu. Anggota MPR selain anggota DPR
seharusnya dipilih dengan sistim distrik, bukan diangkat begitu saja.
Dalam bayangan saya, mereka itulah Dewan Utusan Daerah (DUD - sebagai
tafsiran atas kata-kata utusan dan golongan dalam UUD). Sementara itu
DPR dipilih dengan sistim proporsional. MPR sebagai gabungan antara
DPR dan DUD adalah pelaksana kedaulatan rakyat, yang SELURUHNYA
DIPILIH. Mungkin untuk MPR 1999, bolehlah dimasukkan wakil dari ABRI
sebagai simbol transisi, tapi jangan banyak-banyak, sekitar 30 orang
saja. Mengapa DPR proporsional dan DUD distrik? Karena nanti DPR
berkedudukan sama dengan Presiden dan tidak dapat saling menjatuhkan,
sehingga jika ada 'dagang sapi' jalannya pemerintahan tidak
terpengaruh banyak. Sementara DUD yang distrik memungkinkan wakil-
wakil dari daerah-daerah berperan besar dalam MPR yang berwenang
menetapkan UUD (amandemen UUD 1945) dan GBHN. Untuk langkah ke depan
perlu dipikirkan apakah peran DUD itu setelah Sidang Umum MPR, karena
selama ini 'utusan daerah' itu dianggurkan begitu saja. Sebaiknya
baik DUD maupun DPR punya hak sama untuk menuntut Sidang di luar
Sidang 5 tahunan.

2. Pemilihan Presiden. Untuk soal ini, saya mengusulkan agar
calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah non-partai; kalaupun
mereka adalah orang partai mereka harus keluar terlebih dahulu dari
partai mereka. Ini penting karena rakyat RI baru belajar berdemokrasi
sehingga harus dipahami bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah
orang yang berdiri di atas semua golongan dan kepentingan dalam
bangsa ini. Kita mencari pribadi terbaik dan bukannya aliran politik
terbaik.

3. Keotonoman Daerah. Untuk membangun kembali Indonesia dan
menanamkan watak kerja keras pada rakyat, perlu dilakukan penekanan
bahwa Kedaulatan Rakyat dijelmakan dahulu ke Kedaulatan Propinsi,
kemudian barulah ke Kedaulatan Negara. Ini dapat diturunkan ke
serangkaian perubahan sistim pemerintahan dan rencana pembangunan
yang menyeluruh. Tentang sistim pemerintahan dapat dibahas lain kali
karena akan menyangkut perubahan konstitusi, namun untuk rencana
pembangunan daerah semestinya diberi hak yang jelas. Misalnya sampai
seberapa jauh ia boleh berhubungan dengan investor luar, kemudian
izin-izin pertambangan, dsb.

Sampai di sini dulu,

Salam,

Estananto (Nano)

--------------------------------------------------------------------
Tiada sesuatu yang lebih berharga dari kemerdekaan,
dan tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada menunaikan kewajiban
---------------------------------------------------------------------

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: