Bangkit dari Kehinaan

Artikel di Harian Pikiran Rakyat, 20 April 2006

Bangkit dari Kehinaan

Oleh ESTANANTO

“This is not charity. This is business: business with a social objective, which is to help people get out of poverty. Other banks were not giving loans to these people.”

(Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank, Bangladesh.)

AKHIR-akhir ini sedang hangat dibicarakan bagaimana Australia mempermalukan Indonesia dengan lebih mempercayai 43 orang pencari suaka daripada jaminan Presiden Republik Indonesia. Kita makin merasa sebagai bangsa yang kedaulatannya diragukan, bahkan negara tetangga kita itu terang-terangan mengizinkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) prokemerdekaan Papua beroperasi dari wilayahnya. Wajar sekali negeri kita dipandang sebelah mata, karena memang demikian lemah keadaannya, walaupun berpenduduk 220 juta jiwa.

Salah satu kelemahannya adalah ketidakmampuan memanfaatkan potensi yang ada, yang sesungguhnya sangat besar. Padahal, sekali Indonesia mampu memanfaatkan secara optimal potensi-potensi yang dimilikinya, kemajuan yang akan diperoleh tidak akan terbayangkan sebelumnya. Termasuk di dalamnya kemajuan Jawa Barat yang merupakan salah satu lumbung pangan Indonesia.

Paradigma Toffler

Kemajuan Cina, raksasa baru yang mulai diperhitungkan Barat, dalam pembangunannya acap kali dihubungkan dengan ketegasannya memberantas korupsi, misalnya apa yang ditulis oleh Asro Kamal Rokan di Harian Republika tanggal 21 Juli 2004. Tetapi sesungguhnya bukan karena itu saja. Indonesia pun “sukses” membawa Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Gubernur Banten ke muka pengadilan karena kasus korupsi, tetapi belum ada perbaikan signifikan kecuali menguatnya rupiah di kisaran 9.000 rupiah per dollar. Seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), harga-harga makin mahal, bahkan sejak 2004 muncul wacana telah terjadinya deindustrialisasi (Kompas, 26 Januari 2004), bahkan denasionalisasi (Kompas, 4 Februari 2004). Pemutusan hubungan kerja mencapai angka 100 ribu orang sepanjang tahun 2005, pengangguran mencapai 10,8 juta jiwa tahun 2005.

Pemerintahan SBY-MJK sudah mencanangkan projek infrastruktur senilai 150 miliar dolar AS, memuluskan Exxon di sengketa blok Cepu, dan menjamin Freeport tidak akan ditutup (namun berjanji akan mengevaluasi), demi mengundang masuk investor asing dan membuka lapangan kerja. Sepertinya sejarah berulang, ketika tim ekonomi Soeharto tahun 1967 memutuskan untuk memuluskan modal asing masuk Indonesia. Di tahun itu pulalah, Freeport McMoran diizinkan menambang tembaga di Irian Jaya yang baru 4 tahun masuk wilayah Republik Indonesia.

Akan tetapi, saat ini sektor pertanian sebagai penyerap lebih dari 40% tenaga kerja hanya mendapatkan alokasi kredit 8%, sementara industri yang hanya menyerap kurang dari 12% tenaga kerja mendapat 32% alokasi (H. Soeharsono Sagir, Pikiran Rakyat, 28 Februari 2006). Padahal, Malaysia dan Thailand dulu beranjak dari agrobisnis dan agroindustri sebelum melangkah ke industrialisasi. Jangan-jangan kita terjebak seperti pada pepatah “ingin mendapat burung pipit di udara, punai di tangan dilepaskan”. Akibatnya dua-duanya tidak dapat.

Apa yang kita punya sebenarnya adalah potensi agraris. Baik sektor pertanian dan perikanan merupakan potensi Indonesia yang luar biasa, hanya saja tidak dikelola dengan manajemen modern. Petani sebenarnya adalah entrepreneur kecil: dia merencanakan, mengumpulkan modal, mempersiapkan benih, tanah, dan pupuk, mengatur penanaman dan pemeliharaan, hingga memanen dan menjualnya. Akan tetapi, mereka tidak tahu tentang kultur jaringan, mekanisme pembentukan harga komoditas, dan pengolahan pascapanen berorientasi pasar.

Kita terjebak pada paradigma Tofflerian yang menganggap era agraris adalah era sebelum era industri dan melupakan konteks historis terbitnya paradigma ini. Ketika revolusi industri terjadi di Eropa, orang-orang Eropa tidak serta- merta meninggalkan sektor pertanian. Mereka hanya menggeser lahan ke daerah-daerah jajahan di Asia, seperti Indonesia. Keuntungan Belanda dari komoditas teh, kopi, dan tembakau dari Indonesia saja sedemikian besar sehingga diduga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di Negeri Belanda abad ke-19, demikian juga keuntungan Britania Raya dari komoditas karet di Malaysia adalah fenomena tersendiri setelah ledakan kebutuhan ban dari industri otomotif.

Teknologi pertanian bukanlah “hanya”, ia adalah juga sesuatu yang kompleks: dari penyiapan bibit, pengondisian lahan, perawatan tanaman, strategi panen, dan perkiraan permintaan pasar, serta manajemen kesemuanya itu. Nilai keseluruhan kesemuanya bisa mencapai triliunan rupiah dan menyerap banyak tenaga kerja terdidik. Keberhasilan sektor pertanian di pedesaan akan memperlambat laju urbanisasi yang membebani kota-kota industri seperti Bekasi, Tangerang, dan Cimahi.

Salah satu komoditas pokok pertanian adalah beras. Sayangnya politik pemerintah yang dilakukan sejak Orde Baru adalah menjaga agar biaya pangan buruh murah sehingga harga beras dijaga dalam tingkat harga yang cukup rendah. Padahal, menurut dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Winarso Drajad Widodo, petani baru akan untung dengan standar UMR DKI 2002 sebesar Rp. 600.000,00- sebulan dengan harga gabah kering petani (GKP) Rp. 2275,00- per kg atau harga beras setara dengan Rp. 5130,00- per kg. Padahal harga GKP terendah di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Rp 1250,00- dengan gabah kualitas rendah dan tertinggi yang sekarang berlaku bulan Februari 2006 adalah Rp. 2720,- per kg dengan kualitas GKP. Di Karawang harga tertinggi gabah kualitas rendah adalah Rp. 2500,00-, dan ini hanya sedikit di atas harga Rp 2275,00- yang dihitung Dr. Winarso Drajad Widodo di atas. Bagaimana dengan investasi yang dibutuhkan untuk musim tanam berikutnya, biaya untuk peningkatan kualitas hasil panen, dan biaya pemasaran atau distribusi?

Dari angka rata-rata yang didapat, terlihat bahwa petani beras belum menjadi pekerjaan yang sangat menguntungkan, padahal jutaan orang menggantungkan nafkahnya di lahan ini. Kita belum membahas bagaimana kehidupan para nelayan yang sejak harga bahan bakar minyak (BBM) naik ada yang mengurangi jadwal melaut atau bahkan ada yang nekat menggunakan formalin karena biaya pendingin ikan menjadi mahal.

Pengabaian ini justru berakibat negatif pada kota-kota tempat industrialisasi karena urbanisasi yang tak tertahankan. Banyak orang yang terpinggirkan di sektor pertanian dan perikanan kemudian mencari kehidupan baru di kota. Penghidupan mereka yang sulit di daerah asalnya memaksa mereka berurbanisasi. Kota menjadi padat dan tidak mampu lagi menyediakan sarana kehidupan standar, hanya mereka yang mampu membayar dapat memperoleh sarana standar yang eksklusif. Kota seperti Bandung tidak mampu lagi menampung sampah yang dibuang penduduknya, padahal seharusnya sistem pembuangan sampah yang baik adalah infrastruktur standar sebuah kota. Di kota seperti Bekasi atau Depok, tukang gali tanah yang datang dari daerah pertanian mengadu nasib hanya mendapat upah Rp. 30.000,00- setiap hari, itu pun jika ada pekerjaan dari pagi hingga malam. Walaupun angka ini termasuk tinggi jika dibandingkan upah buruh tani di pedesaan, tapi karena mereka tinggal di kota, angka ini menjadi kecil untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Di sini terlihat bahwa strategi penyediaan buruh murah untuk industri dengan menekan harga gabah ternyata menekan mereka yang disebut sastrawan Ahmad Tohari sebagai “petani produsen”. Sementara “petani konsumen”, yaitu buruh tani yang tidak memiliki lahan, berposisi sama dengan buruh di kota, yaitu makin murah harga beras, makin baik. Akan tetapi, seandainya “petani produsen” tidak mampu menjalankan usaha taninya maka yang terkena adalah “petani konsumen” dan akhirnya mereka harus mengadu nasib di daerah lain.

Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan selain pusat industri harus dilakukan dengan meletakkan skala prioritas yang tepat. Sarana infrastruktur seharusnya tidak semata-mata untuk ditawarkan kepada investor asing, melainkan untuk menghidupkan daerah-daerah potensial agar memberikan penghidupan bagi penduduknya. Lancarnya transportasi dan komunikasi antara pusat-pusat penghasil komoditas seperti produk pertanian, produk perikanan, dan kerajinan, serta inovasi yang terus berlangsung di pusat-pusat tersebut. Aspek permodalan bagi pengusaha kecil, sebagaimana yang dilakukan BRI dengan kredit mikronya atau Grameen Bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh akan juga sangat menentukan.

Jaringan pita lebar

Kata orang-orang tua Sunda, ambeg paramaartha adalah suatu yang penting dalam hidup. Salah satu contohnya adalah penggunaan saluran telekomunikasi pita lebar (broadband). Keberadaan sarana ini sangat vital untuk pertukaran data yang cepat, misalnya lewat saluran Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) baik lewat kabel ataupun tanpa kabel. Dengan pertukaran yang melibatkan data yang banyak dan waktu yang singkat, transaksi berupa tulisan, gambar, maupun suara dapat cepat dipertukarkan untuk terjadinya transaksi bisnis dapat terjadi seketika. Seorang pengusaha kerajinan di Tasikmalaya setelah melakukan kontak pertama, cukup melakukan teleconference dengan rekan bisnis di Jakarta atau bahkan di Singapura atau Amsterdam, dan bahkan bisa langsung menanyakan kemauan pelanggannya di tempat yang jauh.

Dia pun bisa langsung mengirimkan gambar produknya kepada para pelanggan dalam hitungan detik, tidak seperti saluran telefon biasa yang hanya berkecepatan maksimal 56 kubit/detik. Cepatnya perolehan informasi akan menguntungkan produsen mengetahui keinginan konsumen sebelum harga dipermainkan oleh spekulan.

Kemajuan telekomunikasi akan mendorong lahirnya industri teknologi informasi (TI), apalagi Jawa Barat memiliki banyak universitas sehingga berpotensi mengembangkan konsep Bandung High Tech Valley (BHTV) yang disosialisasikan sejak 1990-an oleh para dosen ITB. Ini tentu akan memberikan manfaat timbal balik bagi kemajuan pusat-pusat pertumbuhan tadi. BHTV bisa jadi sejajar dengan Bangalore di India atau Penang di Malaysia. Tapi sekali lagi, investasi yang cukup dibutuhkan untuk menumbuhkan jaringan telekomunikasi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan produksi lokal ini.

Di samping itu dibutuhkan juga investasi untuk pertukaran barang, baik untuk mendatangkan bahan baku maupun pemasaran. Angkutan massal untuk penumpang dan barang sangat diperlukan agar siklus transaksi menjadi makin singkat. Moda transportasi apa yang cocok bagi suatu daerah tentu harus dicocokkan dengan keadaan daerah tersebut. Investasi memerlukan dana, dan pemerintah daerah biasanya mengandalkan pajak daerah untuk membiayai investasi pembangunan. Kereta api adalah sarana paling efektif, tetapi untuk menambah lokomotif dan gerbong serta sistem persinyalan tentu membutuhkan investasi triliunan rupiah.

Jika ekonomi berkembang, pemerintah daerah dan pusat akan memperoleh lebih banyak pendapatan di samping tentu ekonomi yang bergairah akan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Iklim ekonomi yang bergairah, seperti Korea, Cina, atau India, akan meningkatkan rasa hormat dari negara tetangga daripada jika justru kita selalu menjadi sumber masalah. Inilah salah satu cara meningkatkan harga diri bangsa Indonesia, tidak cukup hanya dengan retorika atau demonstrasi.***

Penulis, alumni Teknik Fisika ITB, tinggal di Jerman.

Nostalgi(l)a

Iseng-iseng saya membuka arsip lama. 8 tahun yang lalu ternyata saya galak juga ya. Di salah satu posting saya ke mailing list Indonesia Development Studies, ternyata saya dulu berani ngoceh soal bentuk baru MPR. Kalau kemudian amandemen UUD’45 4 tahun kemudian ternyata mirip dengan posting saya di bawah (kecuali namanya beda: di posting saya dulu saya menamakan DPD sebagai DUD - Dewan Utusan Daerah), tentulah hanya kebetulan belaka. Soalnya, saya kan bukan ahli hukum tata negara!

Priority: normal
Message-ID:  <11DD79F2D6D@cyberlib.itb.ac.id.>
Date:         Sat, 20 Jun 1998 10:42:50 +07
Reply-To:     "Indonesian Development Studies --
              http://web.syr.edu/~suisa/ids/" <IDS@LISTSERV.SYR.EDU>
Sender:       "Indonesian Development Studies --
              http://web.syr.edu/~suisa/ids/" <IDS@LISTSERV.SYR.EDU>
From:         Estananto <ESTA133@CYBERLIB.ITB.AC.ID>
Organization: Computer Center ITB
Subject:      TEROBOSAN(2)
Salam,

[Melanjutkan posting saya sebelumnya. Terima kasih atas berbagai
tanggapan yang muncul. Saya bukan ahli ekonomi, bukan pula ahli
politik. Saya hanya WNI biasa yang ingin mengusulkan sesuatu]

1. Tentang Partai Politik dan Pemilu.

Euforia Partai Politik yang muncul sekarang ini sebenarnya tidak
perlu dikhawatirkan. karena kita sepakat bahwa berbicara tentang
pemilu berarti berbicara tentang cacah jiwa, sehingga Partai manapun
yang muncul harus punya massa sekian juta, dan itu tak mudah. Yang
harus dicegah adalah cara-cara perolehan massa pendukung itu. Dalam
UU Pemilu harus ditegaskan bahwa Perolehan Suara dengan Pemberian
Materi dan/atau Janji Pemberian Fasilitas dalam Jangka Waktu 6 (Enam)
Bulan Sebelum Pemilu adalah Tidak Diperbolehkan, dan pelanggarannya
dapat dikenai sanksi hukum.
Kemudian soal sistim distrik atau proporsional. Masing-masing punya
kelebihan dan kelemahan. Distrik dapat dikatakan lebih memberikan hak
suara ke daerah karena suara dihitung ke tingkat distrik, namun
merugikan partai-partai yang kadernya tidak merata di semua distrik.
Proporsional berarti suara yang dibulatkan masuk menjadi suara partai
sehingga lebih adil bagi partai, namun bisa jadi akan ada partai yang
sama-sama kuat (seperti deadlock yang terjadi tahun 1955). jalan
keluarnya mungkin dengan merombak tatacara pemilihan anggota MPR/DPR.
Kita terpaksa mengacu dulu ke UUD 1945 karena situasi belum
memungkinkan untuk melengkapi itu. Anggota MPR selain anggota DPR
seharusnya dipilih dengan sistim distrik, bukan diangkat begitu saja.
Dalam bayangan saya, mereka itulah Dewan Utusan Daerah (DUD - sebagai
tafsiran atas kata-kata utusan dan golongan dalam UUD). Sementara itu
DPR dipilih dengan sistim proporsional. MPR sebagai gabungan antara
DPR dan DUD adalah pelaksana kedaulatan rakyat, yang SELURUHNYA
DIPILIH. Mungkin untuk MPR 1999, bolehlah dimasukkan wakil dari ABRI
sebagai simbol transisi, tapi jangan banyak-banyak, sekitar 30 orang
saja. Mengapa DPR proporsional dan DUD distrik? Karena nanti DPR
berkedudukan sama dengan Presiden dan tidak dapat saling menjatuhkan,
sehingga jika ada 'dagang sapi' jalannya pemerintahan tidak
terpengaruh banyak. Sementara DUD yang distrik memungkinkan wakil-
wakil dari daerah-daerah berperan besar dalam MPR yang berwenang
menetapkan UUD (amandemen UUD 1945) dan GBHN. Untuk langkah ke depan
perlu dipikirkan apakah peran DUD itu setelah Sidang Umum MPR, karena
selama ini 'utusan daerah' itu dianggurkan begitu saja. Sebaiknya
baik DUD maupun DPR punya hak sama untuk menuntut Sidang di luar
Sidang 5 tahunan.

2. Pemilihan Presiden. Untuk soal ini, saya mengusulkan agar
calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah non-partai; kalaupun
mereka adalah orang partai mereka harus keluar terlebih dahulu dari
partai mereka. Ini penting karena rakyat RI baru belajar berdemokrasi
sehingga harus dipahami bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah
orang yang berdiri di atas semua golongan dan kepentingan dalam
bangsa ini. Kita mencari pribadi terbaik dan bukannya aliran politik
terbaik.

3. Keotonoman Daerah. Untuk membangun kembali Indonesia dan
menanamkan watak kerja keras pada rakyat, perlu dilakukan penekanan
bahwa Kedaulatan Rakyat dijelmakan dahulu ke Kedaulatan Propinsi,
kemudian barulah ke Kedaulatan Negara. Ini dapat diturunkan ke
serangkaian perubahan sistim pemerintahan dan rencana pembangunan
yang menyeluruh. Tentang sistim pemerintahan dapat dibahas lain kali
karena akan menyangkut perubahan konstitusi, namun untuk rencana
pembangunan daerah semestinya diberi hak yang jelas. Misalnya sampai
seberapa jauh ia boleh berhubungan dengan investor luar, kemudian
izin-izin pertambangan, dsb.

Sampai di sini dulu,

Salam,

Estananto (Nano)

--------------------------------------------------------------------
Tiada sesuatu yang lebih berharga dari kemerdekaan,
dan tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada menunaikan kewajiban
---------------------------------------------------------------------

Perang Peradaban?

Salam,

sekarang ini di Eropa, khususnya Jerman, media massa (lagi2 media!) sedang ramai memperbincangkan tentang Perang Peradaban (Clash of Civilization) yang diramalkan Huntington. Huntington berkata, bahwa yang jadi masalah adalah Islam dan Barat itu sendiri, bukan pemeluk atau penganutnya.
Situasi makin panas karena amuk massa akibat demonstrasi tidak berhenti, sedangkan Denmark bersikukuh dengan sikapnya dan perlahan dibantu negara-negara Uni Eropa yang lain. Opini di Eropa sudah sangat Islamofobia sedangkan di dunia Islam sudah sangat Barat-fobia. Dalam kondisi ini tidak dimungkinkan lagi adanya dialog dan barangkali akan adanya konsekuensi lebih dalam dari kontroversi ini.
Ingat bahwa dalam tiap lakon, penonton selalu bersimpati pada pihak yang tertindas. Mula-mula simpati dunia mengarah ke kaum Muslim, karena gambar karikatur yang kampungan itu memang tidak bisa diterima akal sehat. Ketika kedutaan di Damaskus terbakar, konsulat di Beirut dibakar, di Teheran dirusak, Dubes Denmark di Jakarta diancam dengan karikatur besar yang menggambarkan PEMENGGALAN kepalanya, simpati berbalik ke Eropa, sampai sekarang. Di sini kekalahan umat Islam terjadi. Sangat ironis karena katanya membela Nabi saw, tapi tidak mencontoh teladan Nabi.
Korbannya terutama nanti adalah Muslim di Eropa. Dulu tahun 1938, ada seorang Yahudi menembak diplomat Jerman di Polandia. Sebagai akibatnya pemerintah Jerman waktu itu “menggerakkan” kampanye anti-Yahudi. Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangga. Gara-gara sedikit orang gila, hancur masa depan orang-orang ynag tak tahu apa-apa. Kini bukan tidak mungkin peristiwa yang sama terjadi di Eropa, gara2 kurang bijak dalam memperjuangkan maksud. Maksudnya membela kehormatan Nabi, malah kebablasan sampai membahayakan nasib saudara seiman.
Di Denmark pemerintah sayap kanan yang sekarang berkuasa didukung lebih dari 50% rakyatnya untuk tidak minta maaf gara2 kartun. Di Perancis kandidat sayap kanan Le Pen mendapat simpati tertinggi (25%) dari rakyat Perancis, di Jerman poll terakhir menunjukkan 55% responden menganggap kehadiran kaum Muslimin di Jerman lebih sebagai ancaman daripada rahmat. Retorika anti-Muslim makin mendapat tempat di politisi-politisi Eropa, bahkan Menteri Dalam Negeri negara bagian Bavaria mengatakan Al-Qur’an tidak sesuai dengan konstitusi Jerman. Semua orang tahu bahwa tidak ada kitab suci yang 100% cocok dengan konstitusi Jerman, tapi semua tahu ke mana arah retorika ini: orang Islam yang berpedomankan Al-Qur’an dan ingin tinggal di Jerman, hati-hatilah. Saya baru saja menyaksikan talkshow di sebuah TV Jerman dan katanya banyak orang berpendapat, negara Jerman sudah terlalu baik kepada orang-orang Islam di Jerman.
Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia harus mengambil sikap. Adili orang-orang yang merusak konsulat di Surabaya serta mengancam dubes Denmark, beritakan BESAR-BESAR di semua media massa. Besar-besar sampai media massa kelas semut di Eropa juga mau memberitakannya di halaman depan. Di saat yang sama pemerintah dan ormas2 besar seperti NU dan Muhammadiyyah harus mengambil posisi tegas untuk membawa bangsa mayoritas Muslim ini menuju kemajuan seperti Korea Selatan dan Cina, kalau tidak SEUMUR-UMUR kita dan anak cucu kita diinjak-injak dan dipermalukan oleh orang Eropa. Bayangkan, Cina juga tidak punya demokrasi tapi apakah Amerika dan Eropa berani macam2? Cina juga punya senjata nuklir, apa Amerika berani meng-Iran-kan Cina? DALAM 10 TAHUN PENDAPATAN PER KAPITA KITA HARUS BISA MENINGKAT 3 KALI LIPAT. Wong cilik yang sebagian besar NU, harus bisa dapat pekerjaan yang layak. Kita butuh kerja lebih keras lagi daripada cuma bakar-bakar bendera Denmark, atau anak cucu kita AKAN DIPERMALUKAN LAGI seperti sekarang ini.

Munich, 10 Muharram 1427

Bandung High Tech Valley

According to Bandung High Tech Valley (BHTV) blogsite, Synopsys, one of leading EDA supplier, gave ITB rights to use its tools in the value of US$ 155 million. EDA costs is once main problem of semiconductor design industry. Sehat Sutardja, Indonesian-origin Marvell CEO had delivered speech about how important this issue is.
Will Bandung or nearby city Cimahi be the next Bangalore or Penang?
Well, it depends how ITB can build its infrastructure to be able to make good, efficient, and reliable semiconductor design industry. A design center needs also brain power and computing power besides EDA tools. I am sure universities in Bandung and Cimahi can supply the needed engineers, but experienced engineers must be hired up also. ITB must be able to be international enough, and supported by other universities around, can be center of excellence as alternative to Bangalore and Penang. Can ITB catch up the newest technology, e.g. be a partner of Synopsys in 65 nm technology development? Can Bandung or Cimahi local government give some incentives for investors and entrepeneurs in this field?

Winning hearts and minds to prevent terrorism

Recent article in The Jakarta Post

Winning hearts and minds to prevent terrorism
Opinion and Editorial - November 11, 2005
Estananto, Frankfurt (actually I live in Munich)

Vice President Jusuf Kalla in a recent interview said that the government would take stronger measures in the war against terrorism, including taking a closer look at pesantren (Islamic boarding schools).
This step is to prevent radicalism being taught to young students. Specifically, Kalla mentioned three names: Imam Samudra, Sayyid Qutb and Hasan Al-Banna.
In addition, he mentioned also “Khawarijism” as being a dangerous stream of thought (Gatra, Oct. 24, 2005). Later however, Kalla said that only two pesantren required intensive observation. He also denied the existence of Jamaah Islamiyah.
Separately, Hery Haryanto Azumi, chairman of PMII — an autonomous youth body of Nahdlatul Ulama that represents many pesantrens — told reporters that only 3 percent of approximately 17,000 pesantrens taught radicalism to their students (NU online). Based on this assumption, this means that approximately 500 pesantren should be looked at by the authorities — far more than the mere two mentioned by Kalla. This puts a big question mark about what exactly is meant by radical teachings and how far these teachings influence society.
The 33-year-old terrorist Imam Samudra published his autobiography in August 2004, entitled Aku Melawan Teroris (I Oppose Terrorists). He wrote his story from childhood to his time in Afghanistan, an experience that he says turned him into a “true Muslim”.
What has been written by Samudra shows that his personal understanding of Islam grew from Afghanistan and was far from the Islamic traditions of Indonesia. Since Indonesia’s independence in 1945, Muslim organizations here have been committed to democracy.
Although about 90 percent of Indonesians are ostensibly Muslim, from their very nature most have no desire or intention to force their religion upon the state. This is because they know that Islamic law as demanded in the Koran and Hadith could be substantively — if not literally — implemented within a multicultural society.
In 2002, when the 1945 constitution was to be amended, only two Islamic parties voted for the “Jakarta Charter” that explicitly stated that “Muslim citizens should live according Islamic sharia law”. Two other Muslim-based parties, the National Awakening Party (PKB) and the National Mandate Party (PAN) have rejected this idea. Meanwhile, the Prosperous Justice Party (PKS) as a new, young party, proposed the Madina charter as model, that everyone should be free to practice his/her religion.
This is why many Indonesians do not believe that Indonesia is a safe haven for terrorists. They cannot believe that some form of Afghanistan-style jihad could spread to Indonesia, even though they may have expressed some solidarity with the Afghan people when they were invaded by the then-Soviet Union.
But from Samudra’s story, we can see that the development of terrorists here is possible.
Afghan “jihad” alumni are not the only ones. In another context, famous Egyptian scholar Sayyid Qutb, with his monumental works like Milestones and Under the Shadow of the Koran, interpreted how a Muslim should draw a line between Islam and jahiliyya (ignorance, pre-Islamic) in very clear way.
Although it is not proven that Qutb’s works spark “license-to-kill” thinking against those who do not stand “with us”, the pattern seems to be “you’re either with us or with them”. In these works, Qutb shows that this polarized approach is a consequence of Islamic doctrine itself. The background of when Qutb wrote his works until his death by hanging in 1966 is seldom openly discussed.
Nasser’s regime in Egypt was repressing all opposition, and this caused Qutb to fight back in the form of radicalism, in addition to some ideas about “purification” from the Salafists. Qutb’s works spread to Indonesia mainly in the 1980s, with the publication of an Indonesian translation of The Milestones, Petunjuk Jalan, in 1980.
Kalla’s proposal to ban Qutb’s books would be difficult to carry out in reality. In the 1980s, some illegal Islamic magazines also publicized Qutb ideas that were freely circulated, despite strong control from the military-led New Order regime. The government, with their then-powerful intelligence apparatus, were not able to watch every corner of the vast Indonesian archipelago, including youth communities in Java that were very influential.
Now these same magazines, with more friendly styles, are being sold freely on the streets. The government can not reverse this; they can only offer alternatives. When people come to realize that Qutb’s ideas are not proper for Indonesia in the modern context, they will not be influenced by even more radical ideology.
The government together with civil society should be more active in promoting a cultural Islam in Indonesia. It is not a struggle between secularists and religionists, but rather a front for discussing how to participate in modern, multicultural Indonesia.
The government must also clean up the corrupt bureaucracy. If one is able to have more than one Indonesian ID card with different addresses and even different names, does anyone have to wonder why fugitive terrorists like Malaysians Noordin M. Top and Dr. Azhaari cannot be found?
Fighting against terrorists and the seeds of terrorism is a multi-faceted war. It is not a question of who should be blamed yesterday, today, or tomorrow. The challenge is like the classic tactic of guerrilla war: winning people’s hearts, and separating the terrorists from the people who cover for them.
This tactic was used in West Java when fighting against the rebellious Darul Islam, and was done in form of so-called pagar betis” (lit. “fence of people”) to prevent rebels fleeing their positions. The government succeeded in convincing the people that “Darul Islam” was different from their own Islam. Without this, the Darul Islam rebellion would never have ended.
The writer is an Indonesian engineer living in Germany.

Hari Pahlawan Kelabu

Artikel di Harian Pikiran Rakyat, 10 November 2005
Hari Pahlawan Kelabu
Oleh ESTANANTO

TANGGAL 10 November, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Pahlawan yang ke-60. Enam puluh tahun yang lalu, salah satu peristiwa monumental yang menghasilkan korban gugur sebanyak 16 ribu orang Indonesia telah terjadi di Surabaya.

Angka 16 ribu ini diperoleh wartawan senior Rosihan Anwar dari Roeslan Abdoelgani, yang mendapatkan data dari Kepala Rumah Sakit Republik, dr. Mohammad Suwandhi (Harian Berita Sore Online).

Gugur sebanyak itu adalah hasil pertempuran dengan Divisi India-5 pimpinan Jenderal Mansergh berkekuatan 24 ribu prajurit dengan 24 buah tank Sherman, 24 buah pesawat tempur, yang telah teruji memenangkan Perang Dunia II yang dahsyat itu. Tentara Inggris gagal menguasai Surabaya dalam tiga hari sebagaimana diperkirakan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi tentara Sekutu atas apa yang terjadi di Indonesia. Menurut Rosihan Anwar lagi, tentara Inggris kehilangan 4 ribu orang dalam pertempuran Surabaya sehingga jumlah korban jiwa seluruhnya 20 ribu orang. Sedemikian gigihnya para pejuang mempertahankan Surabaya pada saat itu, akhirnya peristiwa itu diabadikan oleh pemerintah RI sebagai Hari Pahlawan.

Kiai dari Jabar

Di depan Simposium dan Silaturahmi Kader NU Luar Negeri di Kairo tanggal 30 Juli 2003, K.H. Said Aqil Siradj menceritakan bahwa dalam pertempuran Surabaya bukan hanya pejuang dari Jawa Timur yang ikut melawan tentara Sekutu, melainkan dari seluruh Jawa, bahkan Jawa Barat. Semuanya diawali oleh Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang memerintahkan “melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam” yang diikuti banyak ulama, termasuk para kiai dari Buntet, Arjawinangun, dan Babakan Ciwaringin, yang kesemuanya dari Cirebon, juga ada Kiai Suja’i dari Indramayu. Konon menurut Said Aqil, yang juga berasal, Cirebon, K.H. Abdullah Abbas dari Buntet turut terjun di medan pertempuran Surabaya.

Yang mengharukan dari kisah Kiai Said adalah bahwa dalam pertempuran itu yang diturunkan oleh Inggris menyerbu Surabaya bukanlah tentara dari Eropa melainkan dari India. Sebagai jajahan Inggris India memang terkenal sebagai penyumbang tentara dalam peperangan-peperangan di Perang Dunia II. Salah satu anggota tentara Divisi India ke-5 ini adalah Letnan Zia-ul-Haq, yang kemudian hari menjadi Presiden Pakistan (Pakistan tahun 1947 memutuskan merdeka terpisah dari India).

Masih menurut Kiai Said - yang belum pernah dituturkan ahli sejarah manapun - Zia-ul-Haq ketika melihat lawannya adalah di antaranya para santri, yang juga berwudu dan berzikir, akhirnya menolak ikut perang dan menyuruh anak buahnya untuk menghindari medan perang.

Tidak menutup kemungkinan bahwa pesantren lain di Jawa Barat juga mengirimkan santrinya dalam pertempuran Surabaya. Data sejarah kita belum terlalu baik dikumpulkan, sehingga generasi puluhan tahun sesudahnya tidak dapat lagi menemukan bukti-bukti tertulisnya. Ini merupakan bencana besar bagi sebuah bangsa yang ingin menemukan jati dirinya sendiri, bukan jati diri orang lain. Namun yang jelas, resolusi jihad untuk mempertahankan Negara RI Merdeka dan Agama Islam telah bergema dan turut membuat Belanda berpikir ulang kembali untuk menundukkan bekas wilayah jajahannya. Tentara pemenang Perang Dunia dengan dukungan kekuatan penuh darat, laut, dan udara hanya mampu merebut Surabaya dalam waktu tiga minggu, jauh dari target semula yaitu tiga hari. Sangat pantas jika diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Mengapa menjadi kelabu?

Enam puluh tahun setelah peristiwa heroik di Surabaya, apakah yang masih tersisa? Walaupun persiapan perayaan 60 tahun 10 November relatif kurang dirasakan dibandingkan peringatan 60 tahun kemerdekaan RI ataupun 60 tahun hari TNI, namun tentu bukan itu masalahnya.

Suasana duka bangsa yang dilanda krisis berkepanjangan, selalu menempati 10 besar negara terkorup di dunia, harga bahan bakar minyak yang kenaikannya lebih dari 100% yang akhirnya memicu kenaikan harga-harga hingga 15%, membuat kebanggaan dan keinginan meneladani pejuang 10 November mempertahankan negara dari campur tangan luar menjadi hambar. Duka lara ini ditambah oleh serangan demi serangan teror yang terus menimpa rakyat Indonesia, terakhir terjadi di Bali tanggal 1 Oktober 2005.

Teror terakhir ini sampai membuat wacana berkepanjangan tentang pengawasan terhadap pesantren-pesantren yang diduga mengembangkan ajaran radikal. Belakangan Wakil Presiden Jusuf Kalla meralat ucapannya menjadi hanya dua pesantren yang akan diawasi. Berbagai kalangan dalam dan luar negeri sangat yakin bahwa pelakunya adalah anggota Jamaah Islamiyah. Jusuf Kalla membantah keberadaan Jamaah Islamiyah.

Sebaliknya kalangan lain seperti Rohan Gunaratna berpendapat sebaliknya. Dalam halaman blognya, Rizqon Khamami, salah seorang intelektual muda Nahdlatul ‘Ulama, menyatakan Jamaah Islamiyah benar ada, setidaknya menurut Asrori S. Kamil, seorang wartawan. Sekarang, kalaupun JI ini benar ada, mengapa dia mampu membuat jaringan pengeboman yang sangat kuat padahal jarang orang Indonesia yang mengenal atau bahkan mendengar namanya? Ataukah JI hanya “operator” dari jaringan yang lebih canggih lagi?

Lebih menghebohkan lagi adalah sebuah opini di Harian Kompas tanggal 7 November 2005. Dengan lugas Ariel Heryanto, seorang pengajar di Universitas Melbourne, membeberkan apa yang dilihatnya dalam sebuah serial jaringan televisi SBS. Jaringan ini menayangkan karya David O’Shea pada tanggal 12 Oktober 2005 yang judulnya cukup menyeramkan: Inside Indonesia: War on Terror. Apa yang disampaikan Shea cukup membuat seram pula: bukan kelompok jamaah Islamiyah yang membuat teror, melainkan tentara, polisi, dan jaringan intelijen Indonesia sendiri. Dalam beberapa saat SBS tidak lagi menayangkan transkrip acara itu dalam halaman internetnya, padahal untuk program lain transkrip selalu tersedia di halaman itu.

Jika Shea benar, tentu makin menambah kelabu perayaan ke-60 Hari Pahlawan kali ini. Jika kerusuhan dan ledakan bom yang menewaskan banyak orang memang sengaja dipelihara, alangkah kejamnya. Kerugian tak terhitung dari material dan nonmaterial, hingga cap dari dunia internasional kepada bangsa Indonesia sebagai bangsa teroris. Cap hina yang sama buruknya dengan bangsa koruptor, apalagi kedua-duanya.

Tentu sangat memprihatinkan, bahwa hingga kini pelaku bom Bali II belum bisa diungkap sama sekali. Kini dengan kesaksian Shea itu, seharusnya kita tertantang untuk membuktikan apakah tuduhan itu benar atau salah. Penulis sendiri berkeinginan bahwa tuduhan itu salah, namun tentu harus ada counter atas setiap argumen Shea, termasuk terhadap pendapat seorang mantan Presiden RI dan saksi-saksi lain yang diwawancarai oleh Shea. Kalau tidak, tidak ada yang bisa disalahkan jika orang berpendapat bahwa Shea benar. Sudahilah air mata yang terus berderai, bangkitlah sebagaimana Gubernur Suryo menjawab tantangan Jenderal Mansergh. Demi Republik Indonesia yang merdeka.***

Penulis, insinyur kelahiran Bandung, tinggal di Munich, Jerman.

Eid Mubarak

Dengan Menyebut Nama Allah

Dengan Menyebut Nama Allah

Album : Dzikir dan Nasyid
Munsyid : M. Arifin Ilham
http://liriknasyid.com

Dengan menyebut nama Alloh
Jalani hidupmu
Yakinkan niatmu
Jangan pernah raguDengan menyebut nama Alloh
Bulatkan tekatmu
Menempuh nasibmu
Kemanapun menuju

Serahkanlah hidup dan matimu
Serahkan pada Alloh semata
Serahkan duka gembiramu
Agar damai senantiasa hatimu

**Lagu ini pertama kali dibawakan oleh Novia Kolopaking (istri Emha Ainun Najib)
**Pernah juga dibawakan oleh Kelompok Warna

Fuel Price: 60% more

According to recent news in detik.com, the Indonesian Government will raise the fuel price up to 60%. It is due to the government’s plan to cut subsidies that they think better to be allocated to help the need of poor people like health and education costs. The soaring of oil prices in world market is also the reason of this unpopular decision.
Indonesia at the crossroad: if fuel subsidies is not cut then the state budget will be heavily burdened when oil prices’ fluctuation reaches some of its highest peaks. The uncertainty of Middle East politics would be of course a great influence, plus recent big hurricane which also damaged some oil facilities in America’s off-shore. The oil prices in Indonesia is extremely low in South East Asia, approximately 50% of that in Malaysia, for example. Oil smuggling is found to be difficult to fight because you can get up to 100% profit if you succeed to sell Indonesian oil outside. It happens everywhere, from western borders with Singapore and Malaysia to eastern borders with East Timor and Papua New Guinea. In Kompas newspaper it is said that the state loss because of fuel smuggling could reach approximately Rp. 56 trillion, or US$5.6 billion per year. This is because actual oil price in Indonesia in 2003 was even under production costs that should be heavily subsidized.
But on the other hand, raising fuel price could cause also raising price of commodities, up to 40%. The reason what is repeatedly argued is that higher fuel price will raise also production costs, distribution costs, also retail costs to consuments. It will be a big problem for poor people. Therefore VP Jusuf Kalla said that the first priority should be to complete compensastion of fuel price raising in March 2005 to the poor people. It is harder than what is said because government databases in district levels are rather bad. It has no relation with e.g. data about their work. Indonesians usually only asked to write down their status in the ID card but a complete database about where they work, how much they earn, how much tax they pay, do they have pension funds, health insurance, etc seem to be blank for the official. For ID card itself you have two ways to do it: normal, that means you should wait for a week. and “fast way”, you can have it less than 3 days with some extra (illegal) money.
It is sad to be true. Should all bureacracy system be heavily reformed first and the costs to to do that will be burdened to budget reallocation from oil subsidies? About Rp. 14 trillion or US$ 1.4 billion per year should be enough to terminate inefficient bureaucrats, building up a modern database. Modern database doesn’t always mean sophisticated computer system database but a good archiving which needs a high discipline should be built, and of course, an anti-corruption system.

90 nm and beyond

This time I want to discuss something technological.
If you are aware enough at recent computers’ processor development, you’ll see that now the manufacturers sell also the dimension of their transistors in their chips. Intel or AMD, for example, boast their ability to build chip consists of 90-nm transistors or at least 130-nm transistors. What does it mean?
The smaller transistor makes you to put more transistors in the same area. More transistors can be designed into more functionalities. More functionalites enhance complexity. You can have more applications with more features. In one version of Intel Pentium 4, there are at least 55 millions transistors inside. Just imagine!
Smaller transistors need also lower (operational) power per transistor for the same performance. But the problem is, as mentioned above more and more transistors are packed in the same - or smaller - area. These will produce more heat, and according to one estimation, if nothing is done then heat per area in a processor would be as high as that of rocket’s nozzle. The other effect is: when you have smaller channel of CMOS transistors, you have also more leakage current - and that means also leakage power in stand-by. If the transistor is not active, you will have leakage and this would be serious challenge to future development of processor. Theere are some ways to control leakage power: to use some high-threshold transistors in non-critical path, to use bias voltage in the “body”, using “sleep-mode” when the circuit in stand-by, or putting insulator between substrate and transistors called Silicon on insulator (SOI). There are, of course - still many ways to explore to overcome this problem.