1. ada yang memilih “damai di tempat”. Alasannya bermacam-macam. Ada yang karena kesulitan waktu dan tempat. Ini terus terang pernah juga saya lakukan di Solo bersama teman-teman ketika perjalanan dinas. Karena prosedurnya mengharuskan datang ke kantor polisi wilayah setempat padahal hari itu hari Minggu, dan besok harinya sudah harus di Bandung lagi, maka ini jelas tidak memungkinkan. Ini alasan praktikal. Alasan lainnya adalah tidak yakin apabila uang yang disetor lewat jalur resmi akan sampai ke Negara. Ini alasan akuntabilitas. Kemudian ada lagi alasan “shadaqah”. Kasihan polisinya, gaji rendah masih harus berpanas-panas.

foto ini diambil dari blog http://basobasri.wordpress.com/2010/09/29/minta-slip-biru-saat-ditilang-jangan-mau-damai-di-tempat/

2. Ada yang memilih ke pengadilan (slip merah) ataupun mengakui kesalahan (slip biru). Yang ini alasannya juga ada beberapa, yaitu yang pertama, menghindari praktik suap/sogok. Kedua, belum terima kesalahan yang dituduhkan. Ketiga, siapa tahu biaya tilangnya lebih murah daripada “damai di tempat”.

3. Untuk apa mempersoalkan “yang kecil-kecil” seperti ini. Sebaiknya kritik saja “yang besar-besar” seperti kasus BLBI 600 trilyun rupiah, kasus Century 6,7 trilyun rupiah, atau yang terbaru kasus Wisma Atlet Hambalang yang melibatkan “apel Malang” dan “apel Washington” itu.

Kesemua tanggapan itu menarik. Paling tidak kita mengetahui ada tiga alasan mengapa “damai di tempat terjadi”:

1. Alasan praktikal. Prosedur yang harus dilalui untuk sebuah pembayaran tilang lumayan panjang. Sebagai perbandingan, di negara-negara Eropa, sudah ada kamera yang akan memotret kelakuan anda di lampu merah atau bahkan ketika anda “hanya” melanggar kecepatan. Ini pernah saya alami ketika masih di Jerman. Tidak ada SIM diambil karena tidak ada polisi di tempat. Tahu-tahu dari kantor polisi ada surat lengkap di rumah dengan foto wajah anda di kemudi dan lokasi pengambilan. Tetap ketahuan karena nomor polisi juga terlihat jelas di sana. Canggih betul. Yang menarik adalah wajah orang di sebelah anda dihitamkan supaya tidak terlihat. Barangkali semacam “perlindungan” buat mereka yang suka selingkuh . Nah di situ tinggal pilih: kalau tidak mengakui (padahal fotonya sudah jelas) ya silakan ke pengadilan. Kalau sudah mengakui, tinggal transfer dan kirim tanda mengakui lewat pos. Sederhana.

Sementara di Indonesia semuanya masih manual. Pengendara yang terkena harus ekstra meluangkan waktu ke kantor polisi setempat untuk mengambil SIMnya. Kadang malah Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang sedang bertugas tahu titik-titik rawan yang dapat “menjebak”. Namun demikian juga belum layak apabila kamera dipasang di jalanan. Pertama, biayanya dari mana, lalu kedua, alasan keamanan. Spion mobil saja bisa hilang.

2. Alasan akuntabilitas. Ini menarik. Bahkan ketika biaya tilang itu seharusnya ditransfer ke rekening, ada seorang penanggap yang menemukan bahwa rekening itu rekening pribadi, bukan rekening institusi. Ini pengalamannya 10 tahun yang lalu. Kemudian bagi yang memilih ke pengadilan, konon ada calo yang “membantu” menguruskan kasus kita. Lha ini kan bisa malah berbelit-belit. Jadi sebagian besar penanggap yang mengemukakan alasan ini sebenarnya tidak keberatan asalkan transparan. Untuk Negara, mereka rela. Tapi untuk Oknum, semua tidak rela.

3. Alasan “shadaqah”. Biar saja polisi itu menikmati uang “damai di tempat”, karena gaji pokoknya kecil. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar juga, tetapi masih pantas diperdebatkan. Sebagai perbandingan untuk Brigadir Polisi Dua gaji pokoknya Rp. 1.565.800 untuk yang belum berpengalaman, dan Rp. 1.804.500 untuk yang berpengalaman 10 tahun. Upah Minimum Kota (UMK) Bandung adalah Rp. 1.188.435, beda sedikit tapi sudah di atas. Ini baru gaji pokok, mungkin belum dihitung tunjangan kinerja dan lain-lain variabel. Jumlah pastinya tergantung masing-masing anggota polisi karena banyaknya variabel tadi. Atau barangkali tautan ini benar? Kalau benar, barangkali sebagian dari mereka harus mencari cara agar uangnya kembali modal…

Ternyata perkara tilang saja demikian rumitnya. Tidak benar, tapi terjadi. Ternyata Negeri Jiran “Truly Asia” juga ada kasus seperti ini. Silakan lihat di tautan ini.

Barangkali sulit untuk dipercaya bahwa model yang sama ternyata juga terjadi di banyak tempat. Modelnya selalu sama: peraturan yang tidak praktikal dan berbelit, pengawasan yang rendah, dan pelaku yang tidak mau susah. Itu juga kan yang terjadi di proyek-proyek? Jadi semua faktor mendukung dengan sempurna. Pada dasarnya korupsi itu adalah transaksional, ada demand, ada supply. Ketika saya akan mengurus paspor di Kantor Imigrasi, teman-teman dengan innocent memberikan nomor telpon calo imigrasi yang mampu menguruskan dengan cepat dengan harga ekstra. Terlihat bahwa korupsi sudah jadi way of life kita. Bahkan ada yang bilang kalau korupsi 100% dihilangkan di Indonesia, Indonesia bisa bubar. Anda setuju?

Well, saya bukan ahli agama. Tetapi dari guru-guru agama saya, didapat kisah yang agak berbeda. Sahabat-sahabat Nabi itu ada yang kaya raya. Sayidina Abu Bakar dan Utsman bin Affan itu kaya, dan mereka terkenal menginfakkan dan mensedekahkan hartanya dalam jumlah banyak. Tetapi belum pernah dalam kisah-kisah didapat bahwa mereka mengamalkan “matematika sedekah satu dapat sepuluh” itu. Hilang secara material secara sedekah ya hilang saja. Tidak dihitung-hitung di awal.

Demikian juga kisah para Wali di Nusantara. Saya kira tidak ada satu kitab pun yang mengajarkan “matematika” seperti yang tertulis di atas”. Kalau ustadz YM memang mengatakan telah terjadi demikian, ya alhamdulillah. Tetapi saya memilih main aman saja. Kalau mau sedekah, ya sedekah saja, tidak perlu di depan menghitung ganjarannya. Karena Gusti Allah itu ya sesuka-Nya memberi ganjaran. Mudah-mudahan anda dan saya tetap menerimanya ya! Amin!

Tidak ada lagi tentara Jepang membayang di depan rumah Sukarno. Tidak ada lagi perdebatan-perdebatan ideologis ketika pemuda menculik Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Tidak ada lagi perhitungan tarik ulur dengan faksi-faksi perjuangan yang bertikai.

Tetapi sejarah mencatat bahwa selama 65 tahun bangsa ini mengalami pasang surutnya. Ketika kita mengambil sebuah keputusan strategis, itu haruslah dengan keputusan matang. Kini 100 juta rakyat hidup di bawah US$ 2 sehari. Kini pertumbuhan sektor industri hanya 3% dan gaji buruh Indonesia salah satu yang terendah di Asia, bahkan terhadap China dan Vietnam pun masih lebih rendah.  Deja vu ketika Sukarno mengatakan “een natie van koeli, een koeli onder de natie”? (satu bangsa kuli, dan kuli di antara bangsa-bangsa). Kota-kota Indonesia paling semrawut di dunia, ibukota Jakarta, kota kebanggaan negara hanya punya jalan seluas 6% tetapi jumlah kendaraan 9 juta buah dan terus tumbuh tak terkendali.  Saudara, setiap hari di Jakarta bertambah sepeda motor tidak kurang dari 890 unit. Setiap hari. Tetapi mobil dan motor itu hanya sedikit yang mempekerjakan buruh Indonesia.

Kita ini bangsa konsumtif, dan bangga mengkonsumsi produksi bangsa-bangsa lain. Lihatlah 70% pasar tekstil kita dikuasai produk China. Lebih murah, katanya. Betul, itu hukum ekonomi. Saya sendiri pelaku ekonomi yang selalu menghitung cost. Dan bukan urusannya pelaku ekonomi untuk melindungi industri, membuat kebijakan fiskal, dan mendidik para buruh agar kemampuannya lebih tinggi daripada buruh China dan Vietnam. Tapi di mana ada pemerintah ketika pabrik-pabrik tekstil tutup dan para buruh menganggur?

Dan buruh-buruh berdemo di jalan. Mereka menuntut upah lebih baik dan ditiadakannya outsourcing. Tetapi pengusaha menjawab: bagaimana usaha kami bisa jalan kalau margin kami habis untuk upeti ini itu, bagaimana usaha kami bisa efisien kalau infrastruktur tidak disediakan negara, dan bagaimana pula kami bisa bersaing dengan China kalau kalian para buruh kalah efisien dan tidak ada yang peduli itu? Dan pemerintah kita ternyata dibentuk dari para walikota, bupati, gubernur, anggota DPRD dan DPR yang  menghabiskan miliaran rupiah untuk kampanyenya. Silakan lihat pengakuan Menteri Dalam Negeri kita beberapa waktu yang lalu tentang biaya politik mahal.  Dan adakah yang bisa menjawab, dari mana mereka akan “balik modal” mengganti dana kampanye dan balas jasa kepada para donatur? (Maaf, saya tidak berbicara tentang dari mana dana kampanye Presiden berasal, nanti malah jadi bahan curhat pula). Ini bukan demokrasi yang mahal, tetapi demokrasi yang menyiksa. Sebuah festival yang membuat kita dipuji dunia tetapi membuat leher kita tercekek setiap hari. Mana pejuang demokrasi? Mengertikah kalian makna “penguasaan kapital”?

Dan al-Qur’an berkata: “Jangan sampai harta itu hanya beredar di antara kamu”.  “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu”. Tetapi kita menyaksikan outlet Ferrari dan jaguar di jalan raya Jakarta tapi juga menyaksikan bagaimana busway yang diagungkan itu penuh sesak dan kurang bis sehingga malah membuat macet Jakarta. Pemerintah lumpuh oleh dirinya sendiri; saling tuding antara kontraktor dan pemda serta intrik-intrik kepentingan. Kita tentu tidak menafikan seseorang yang benar-benar kaya memiliki mobil yang bagus, tetapi mengapa yang lain tidak dapat menikmati angkutan umum yang baik, bersepeda di dalam kota, dan ruang publik yang baik?

Dan Jakarta bangga dengan  60 lebih mall yang ada di wilayahnya. Padahal di dalamnya manusia teralienasi dengan dirinya sendiri. Konsumsi adalah penghela ekonomi, dan bukankah manusia memang mahluk konsumsi? Betul, tetapi bukankah manusia perlu ruang untuk mengeksplorasi kemanusiaannya selain hanya pamer dan beli? Di warung kopi hal itu pernah ada. Dan di kota-kota besar dunia, mereka banggakan taman-taman luas dan perpustakaan serta museum yang ramai. tapi di sini saudara, Taman Ria Senayan pun akan dibangun menjadi mall. Menambah penghasilan daerah katanya. Seolah macet itu tak cukup dan kehidupan tidak melulu dihitung dengan uang yang kelihatan, tetapi uang yang tidak kelihatan. Ketika semua mendapatkan kesegarannya kembali dan mendapat ide-ide tak bernilai harganya dan mereka kembali menghela perekonomian.

Ke manakah perginya pemerataan bagi rakyat luar Jawa yang dulu diperdebatkan para pendiri bangsa hingga perang saudara? Raja-raja kecil yang berkuasa ketika mereka harus mengembalikan dana kampanye, ketika mereka hanya berpikir bagaimana caranya agar 5 tahun lagi dapat menjabat kembali. Euforia demokrasi hanya bermakna pesanan kaos dan bagi-bagi uang atau door prize motor. Dan 40% pemilih hanya melihat siapa yang membagi uang, hanya 5% yang perhatikan visi (sumber: survey sebuah Pilkada). Kalian masih heran mengapa kita makin tertinggal dan terinjak-injak bahkan di ASEAN?

Ah bendera Merah Putih. Berkibarlah di langit yang biru. Tetapi apalah artinya nasionalisme bendera yang berisik itu manakala dihadapkan kenyataan bahwa anak-anak kita harus bersaing dengan jutaan anak-anak lain yang siap bersaing dalam globalisasi? Kita semua, anak-anak Aceh, anak-anak Minang, anak-anak Melayu, anak-anak Lampung, anak-anak Betawi, anak-anak Sunda, anak-anak Jawa, anak-anak Dayak, anak-anak Minahasa, anak-anak Bugis, anak-anak Maluku, anak-anak Bali, anak-anak Nusa Tenggara, anak-anak Papua nanti akan berhadapan dengan anak-anak berpengetahuan dan berketerampilan tinggi. Bagaimana bisa?

Bisa.  Untuk itulah refleksi ini dibuat. Mari kita kembali ke tempat kita berkarya dengan tekad yang sama: Indonesia, suatu saat, tidak akan menjadi bangsa budak lagi. Tidak akan pernah. Merdeka!

Bandung, 17 Agustus 2010.

Bagaimana mengatasi penculikan anak?

1. Disiplin pada saat penjemputan sekolah. Sekolah harus diberitahu siapa saja yang boleh menjemput anak.

2. Anak diberitahu agar tidak mengikuti orang yang tidak dikenal walaupun dengan iming-iming tertentu.

3. Anak harus bisa menjelaskan nama orang tua dan alamat rumahnya sejak usia dini.

4. Anak harus dilatih mengatakan tidak jika dia menghadapi situasi yang mencurigakan.

Tentu masih banyak yang dapat ditambahkan…

Alhamdulillah, kita semua telah menyelesaikan satu tahapan dalam perjalanan bangsa kita. Sebuah tahapan yang dapat dikatakan sangat crucial untuk kehidupan bangsa kita. Sebuah tahapan yang telah memakan biaya dan konsentrasi yang tidak sedikit, namun kita perlukan untuk sebuah legitimasi pemerintahan.

UUD kita mengamanatkan sebuah pemerintah yang melindungi segenap bangsa Imajiner dan seluruh tumpah darah Imajiner; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia. Untuk itu, saudara-saudara, kita berada di sini.

Pelantikan saudara Prof. Dr. B sebagai wakil presiden dan saya sebagai presiden mengandung makna sebuah amanat rakyat, sebuah amanat penderitaan rakyat. Kita harus mengakui bahwa kita saat ini masih terkebelakang dalam indeks sumber daya manusia, juga dalam hal kemiskinan di mana ada 120 juta rakyat Imajiner yang berpenghasilan di bawah USD 2 dalam sehari. Kita mengakui tanpa tedeng aling-aling, bahwa jarak antara amanat UUD kita dan keadaan kita saat ini amat jauh. Kualitas integritas dan kehidupan bangsa ini pun masih memprihatinkan. Di tahun 1990-an angka kebocoran ilegal APBN kita disinyalir 30 persen dari keseluruhan nilainya. Akibatnya kemampuan negara untuk menyediakan infrastruktur yang layak bagi rakyatnya sangat rendah. Ya, di samping keberhasilan demi keberhasilan yang kita capai selama ini, kita harus jujur dengan keadaan yang mengharuskan kita mengintrospeksi diri. Di.hadapan Tuhan dan seluruh rakyat Imajiner, kita haruslah jujur dan transparan.

Saudara-saudara yang terhormat,
Untuk itulah saya tekankan sekali lagi kerja berat kabinet dan seluruh birokrasi pemerintahan yang saya pimpin: kita harus terus mengefisienkan jalannya pemerintahan, mendorong dibentuknya Pengurusan Satu Atap (one stop centre) di kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Kita harus mendorong adanya budaya bebas calo; kita harus segera bergerak menuju terwujudnya transparansi pemerintahan. Suatu kejelasan bagaimana pemohon perizinan memperoleh pelayanan dengan benar. Teknologi Informasi memang penting, tetapi ingin saya tekankan: the man behind the gun adalah yang terpenting. Reformasi birokrasi kita menekankan perubahan dari pejabat menjadi pelayan rakyat, reformasi birokrasi kita bukan diartikan sebagai pembelian besar-besaran alat-alat TI yang canggih tanpa revolusi mental. Ya, pelayanan pemerintah adalah ujung tombak interaksi pemerintah dengan rakyat, adalah suatu interface bagaimana pemerintah melaksanakan pemberdayaan.

Saudara-saudara yang berani dan tidak mudah menyerah,
Lebih dari 50 persen rakyat kita yang miskin hidup dari pertanian. Sebagian besar rakyat di pedesaan kita – baik di pulau Jawa maupun Luar Jawa – hidup dari pertanian. Namun penghasilan mereka yang sedemikian kecil memaksa mereka pergi ke kota-kota dan menjadi buruh murah di sana. Ironisnya 1,5 juta ton kedelai atau 70 persen kebutuhan nasional kita diimpor. 77 persen kebutuhan susu nasional kita diimpor. Kemudian 600.000 ekor sapi atau 25 persen kebutuhan kita, juga diimpor. Lho, katanya negara pertanian! Lho katanya banyak petani dan peternak miskin! Lho, ternyata pasar kita sendiri pun tidak mampu dipenuhi petani sekian banyak! Aya naon iyeu, saudara-saudara sekalian?
Masalahnya adalah kita harus memutus rantai ketergantungan dan membiarkan petani mandiri di atas tanahnya. Masalahnya kita terlalu mendoktrin bahwa pupuk yang baik hanyalah pupuk buatan dan mengalahkan pupuk organik yang banyak terdapat di sekitarnya. Masalahnya adalah kita melupakan bahwa pengolahan hasil tani secara lokal, kemudian pengepakan dan distribusi yang sangat efisien, adalah kunci pemenuhan kebutuhan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani. Sudah saatnya pendapat bahwa desa menyangga kota kita tinggalkan sama sekali! Sebuah hubungan setara dalam konsep ekologis dan ramah lingkungan harus dengan cepat menggantikan slaah kaprah itu, saudara-saudara!

Jumat, 07/08/2009 05:02 WIB

Sistem kependudukan andal dan martabat bangsa

Nomor Induk Kependudukan menyentuh banyak hal

oleh: Estananto

Desakan dari berbagai pihak untuk membenahi sistem administrasi kependudukan makin membanjir. Setelah kisruh daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan anggota legislatif dan presiden, arti penting kartu tanda penduduk (KTP) makin signifikan sebagai identitas seorang warga negara.

Ditambah dengan adanya peristiwa bom di Hotel J.W. Marriott dan hotel The Ritz-Carlton pada 17 Juli, yang ditengarai tersangka otak pemboman warga Malaysia Noordin M. Top dapat dengan bebas mengganti identitasnya dari satu daerah ke daerah lainnya dalam rangka membina sel-sel terornya, kesadaran akan adanya sistem kependudukan yang kuat untuk seluruh wilayah Indonesia makin signifikan saja.

Sebenarnya acuan hukum untuk penerapan nomor induk kependudukan (NIK) sudah ada dalam bentuk undang-undang (UU) dan bahkan telah diperjelas dengan sebuah peraturan presiden (Perpres). Pasal 13 UU No 23 tahun 2009 tentang Kependudukan telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki NIK (Ayat 1), berlaku seumur hidup (Ayat 2), dan dicantumkan dalam setiap Dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Ayat 3).

Dengan demikian NIK harus dapat digunakan di kantor-kantor penerbitan dokumen resmi yang tersebut di atas. Dasar hukum ini menekankan pentingnya NIK yang betul-betul valid dan terverifikasi beserta seluruh data-data penunjangnya.

Pasal 6 Perpres Nomor 13 /2009 menjabarkan lagi bahwa blangko KTP berbasis NIK itu harus memuat kode keamanan dan rekaman elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik. Dalam pasal berikutnya (Pasal 7), diterangkan lebih lanjut bahwa rekaman elektronik yang dimaksud adalah biodata, pas foto, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.

Agar lebih mendetail, perlu ditelaah satu persatu ketentuan Perpres ini. Tentang biodata, mungkin dapat dilihat di Pasal 60 UU No. 23 bahwa biodata paling tidak (paling kurang) mengandung keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan dan peristiwa penting yang pernah dialami. Ini bisa diperkirakan memerlukan 1 kilobyte (kb) memori.

Kemudian untuk pas foto, menurut standar ICAO (International Civil Aviation Organization), menggunakan ISO/EIC CD 19794-5, untuk 35 x 45 mm diperkirakan akan memerlukan 8-15kbytes. Untuk sidik jari dapat diperkirakan satu sidik jari memerlukan 1 kb. Seluruh jari membutuhkan 10 kbyte. Jadi totalnya kebutuhan memori EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) kira-kira 32 kb. Sebagai perbandingan, kartu identitas Malaysia (MyKad) sebelum 2002 juga mempunyai 32 kb dan setelah 2002 ditambah menjadi 64 kb.

Di dalam praktiknya, national ID card yang berbentuk smart card bisa digolongkan atas dua macam berkaitan dengan pembacaan datanya oleh mesin. Bentuk yang pertama adalah contact smart card yang menggunakan pada kontak dari emas yang terlihat di atas kartu. Bentuknya hampir mirip seperti SIM card yang biasa digunakan di telepon seluler. Bentuk yang kedua adalah contactless (nirkontak), yang biasanya menggunakan RFID (radio frequency identification) di dalamnya terdapat antena khusus.

Industri dalam negeri

Jika mengikuti ketentuan Perpres 13 Tahun 2009 yaitu jumlah sidik jari yang harus diambil adalah semua jari, kartu identitas elektronik Indonesia haruslah memiliki EEPROM yang cukup besar (minimal 32 kb).

Kemudian pilihan apakah nanti kartu identitas ini berbentuk kartu kontak langsung atau contactless tentu harus memperhatikan situasi di lapangan dan melalui survei yang saksama, tidak hanya dari studi literatur.

Kalau kita ingin menerapkan penggunaan kartu identitas elektronik ini di semua lembaga pelayanan publik nantinya, kurang praktis jika kita memerlukan kunci keamanan yang terlalu rumit atau bahkan jika harus menggunakan pin seperti kartu bank saat mengambil uang.

Sebelumnya sempat disinggung tentang MyKad yang menjadi proyek nasional Malaysia. Proyek ini dilaksanakan oleh IRIS, sebuah perusahaan hi-tech Malaysia yang berkedudukan di Kuala Lumpur. Perusahaan ini menurut data yang tertera di laman webnya memiliki 570 karyawan dan fasilitas seluas 330.000 kaki persegi.

Malaysia berhasil mengembangkan kemampuannya dalam teknologi smart card dari skala riset hingga skala pasar dengan memanfaatkan momentum kartu identitas nasional elektronik yang proyeknya bernilai 276 juta ringgit Malaysia atau Rp768 miliar.

Penduduk Malaysia tidak sebanyak penduduk Indonesia, kira-kira hanya seperdelapannya. Dapat dibayangkan betapa “basah” proyek kartu identitas elektronik nasional ini.

Alangkah baiknya demi martabat bangsa, uang rakyat yang akan dibelanjakan demi kepentingan rakyat akan kembali juga berputar di antara rakyat. Kalau Malaysia saja mampu mengerjakan keperluan vitalnya yang menyangkut identifikasi warga negara, saya tidak percaya kalau Indonesia tidak mampu.

Ini proyek vital karena menyangkut kepentingan sehari-hari rakyat, menghindari kejahatan akibat perpindahan warga yang tak terkontrol, dan mengetahui apakah data pajak dan data jaminan sosial dapat diperbarui setiap saat. Sekali lagi, ini vital. Pasar Indonesia jauh lebih besar daripada pasar Malaysia, perputaran modal di dalamnya juga jauh lebih besar.

Industri dalam negeri, terutama industri manufaktur elektronika haruslah dilibatkan dalam sebagian besar pengerjaannya. Keterlibatan vendor asing tentu tidak perlu dihindari, akan tetapi harus ada kerja sama dengan vendor lokal. Industri nasional memiliki kemampuan desain chip, perancangan sistem operasi, pembuatan kartu, pembuatan mesin pembaca, dan lain-lain.

Memang suatu industri dalam perjalanannya akan memerlukan learning curve, akan tetapi penyempurnaan itu tetap harus dimulai. Sebagai contoh Huawei dan ZTE dari China pertama kali tidak bermain di pasar ponsel high-end, tetapi dimulai dari low-end. Kemudian mereka pelan-pelan bergerak ke produk yang spesifikasinya lebih tinggi.

Dengan demikian sekali titik kritis sebuah ekosistem manufaktur elektronika tercapai, memeliharanya secara berkesinambungan dengan inovasi yang berorientasi konsumen tentunya dapat berjalan. Pertanyaannya apakah kita ada niatan atau tidak untuk itu?

Oleh Estananto Mantan Senior Engineer Design Automation Qimonda AG, Munich

bisnis.com

© Copyright 1996-2009 PT Jurnalindo Aksara Grafika

Walaupun kata Menteri Keuangan Sri Mulyani 6,7 trilyun itu bukan bersumber dari APBN, ternyata membuka mata saya bahwa jumlah sedemikian itu bukan mustahil untuk dikucurkan.

Hari ini berdiskusi dengan seorang sahabat, doktor dari Jepang, yang dengan semangat menuturkan bahwa untuk membuat pabrik sel surya yang mampu mengolah dari bahan baku silika yang banyak terdapat di Indonesia hingga jadi sel surya dan siap dipasarkan, konon hanya dibutuhkan 110 miliar rupiah. Dan kata dia ratusan miliar rupiah yang sekarang digunakan untuk beli sel surya ke luar negeri per tahun bisa dihemat.

Beberapa waktu yang lalu juga berdiskusi dengan sahabat seorang doktor dari Jerman, bahwa untuk membuat sebuah pabrik amoksisilin (bahan baku antibiotika) di Indonesia hanya perlu 1 triliun rupiah saja. Dengannya ketergantungan bahan obat Indonesia ke luar negeri sebesar 95% akan bisa dikurangi.

Ini memang cuma 6,7 triliun rupiah, belum lagi BLBI yang besarnya 144 triliun rupiah itu. Tetapi apakah memang tidak ada yang berani mengambil keputusan untuk memutuskan ketergantungan kita terhadap luar negeri. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, tetapi mengapa untuk mengeluarkan 6,7 triliun ru;iah sedemikian mudahnya untuk satu bank dan untuk industri strategis yang mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri sedemikian susahnya?

Tolong beri saya pencerahan…

Assalaamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh!

Hari ini, tanggal 17 Juli 2007, terjadi suatu serangan yang diarahkan kepada kita, kepada rakyat, bangsa, dan negara kita. Suatu serangan yang  jika dibiarkan akan menimbulkan kehilangan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang besar. Kita bangsa besar yang terdiri dari 220 juta rakyat, tersebar di tujuh ribu pulau besar dan kecil, dan terdiri dari berbagai etnisitas dan kepercayaan.

Kita baru saja melangsungkan Pemilu, yang tidak saja terkenal karena kompleksitasnya ketika kita ingat diversivitas bangsa ini, ketika kita mengingat aspek geografis negara ini. Namun Pemilu itu telah berlangsung aman dan damai, tanpa sebuah letusan pun apalagi bom yang meledak.

Kini kita terhenyak oleh dua buah ledakan yang tampaknya sengaja diarahkan untuk membuat teror; membunuh tamu-tamu asing yang ada di dua hotel internasional, membunuh orang-orang yang bekerja di sana, dan membuat kepercayaan terhadap pemerintah dan negara jatuh di mata internasional. Suatu hal yang sangat keji, dan tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang beradab di negeri yang besar ini.

Maka saya tadi pagi langsung menelpon ibu M dan bapak J, yang kami seminggu yang lalu bersaing di dalam pemilihan presiden. Kami semua sepakat bahwa serangan ini adalah berbahaya bagi masa depan rakyat dan negara, dan tidak akan boleh dibiarkan. Saya menghargai kesediaan ibu M dan bapak J turut hadir dalam konferensi pers ini dan sekarang masing-masing berdiri di samping saya untuk bersama-sama menyatakan sikap terhadap tindakan pengecut ini.

Kami sebagai para kandidat yang bersaing dalam pemilihan presiden mengutuk dengan keras kejadian ini setelah pemilu yang berlangsung aman dan damai. Kami bangga dengan rakyat yang bersama-sama dengan pemerintah berhasil menciptakan suasana aman selama pemilu.

Kini kami berharap lagi bantuan rakyat Indonesia yang berani, yang tidak akan tunduk terhadap aksi-aksi barbarisme dan pengecut untuk bersama-sama pemerintah, bersama-sama pihak yang berwenang, untuk mempersempit ruang gerak para teroris; melaporkan dengan segera orang-orang yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Saya sebagai Presiden juga meminta kepada segenap jajaran penegak hukum untuk berjuang bersama-sama. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sajalah kita minta pertolongan.

Berkaitan dengan rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United, saya sebagai Presiden telah menelpon langsung ketua rombongan mereka yang saat ini ada di Kuala Lumpur, bahwa kini Presiden Republik Indonesia himself yang memberikan jaminan keamanan kepada tim sepakbola ini selama ada di Indonesia. Saudara-saudara, ini adalah karena kita tidak perlu takut dan menuruti kehendak kaum teroris. Kita memang terluka, tapi kita akan sembuh, dan kita akan bangkit kembali. Insya Allah.

Sekian dan terima kasih.

Presiden Republik Indonesia,

S

Bukan apa-apa, justru karena saya bukan ahli politik atau politikus maka saya makin bingung harus nyontreng yang mana nanti tanggal 8 Juli 2009.

Saya percaya pada mobilitas kelas dalam indikasi perubahan menuju kesejahteraan. Bukan dari angka statistik jumlah penduduk miskin, karena siapapun bisa main angka-angka.

Artinya tingkat kemakmuran bukan diukur dari berapa orang yang ada di bawah dan di atas garis kemiskinan, tapi seberapa banyak orang yang pindah kelas menuju lebih baik. Misalnya yang tadinya tukang sapu dengan daya beli yang sangat kurang lalu bisa membiayai lebih banyak untuk kehidupannya.  Yang tadinya sulit mengumpulkan uang untuk makan kini bisa membeli buku untuk sekolah anak sehingga peningkatan daya beli dapat meningkatkan daya analisa untuk memberi manfaat bagi yang lain. Tapi bagaimana “mengukur manfaat”  dan “perpindahan kelas”?

Tidak ada juga calon presiden yang menekankan kita akan merebut teknologi tinggi untuk memperbaiki kualitas produk-produk industri kita. Banyak orang yang alergi pada strategi Habibie yang dinilai hanya membebani anggaran negara. Tetapi menurut saya Habibie setengah benar. Walaupun ambisi “sejajar dengan bangsa lain” bagi saya harusnya bukan jadi prioritas, tetapi kualitas produk industri kita apakah itu industri agro atau industri tekstil sampai industri telematika dan alat angkutan, harus menjadi sasaran inovasi.

Kita sering dihadapkan anggapan keliru seperti pertanyaan semacam ini: “bangsa kita bisa nggak bikin X?”. Ini sangat keliru, karena kalau hanya membuat prototip sih itu hanya bicara soal awal dari suatu penciptaan produk. Ada proses manufaktur, ada proses quality control. ada proses marketing dan after sales service, semuanya menentukan kualitas produk dan inovasi produk yang tentu harus bisa dijual. Tidak cukup sampai situ, harus juga bisa menantang produk lain, apakah itu di dalam atau di luar negeri. Jadi teknologi tinggi penting untuk persaingan global, agar jangan jadi paria di negeri sendiri.

Ada konflik memang di antara prioritas padat modal dan padat karya. Tetapi di India dan China, mereka melakukan keduanya. Apa peran pemerintah di sini?

• ada kebijakan yang jelas tentang pusat pertumbuhan yang melibatkan industri dan universitas.  Batam adalah contoh pusat pertumbuhan yang sayang sekali tidak mempunyai universitas. Bandung, Surabaya, Salatiga, Makassar dan daerah sekitarnya mungkin bisa dijadikan kandidat.
• ada proses transparansi birokrasi yang sistematis sehingga waktu pengurusan perizinan makin cepat dan bersih. Bisa dimulai di daerah-daerah pusat pertumbuhan dengan menerapkan pilot project Single Identification Number dan integrasinya dengan data Depdagri dan Dirjen Pajak.
• ada komitmen untuk memenuhi infrastruktur kebutuhan transportasi dan telekomunikasi. Yang dilematis memang dananya. Saya kurang tahu apakah memang pinjaman asing (dan kewajiban menggunakan kontraktor dari negara donor) adalah satu-satunya jalan. Kalau bisa sih dari obligasi dalam negeri.

Wah makin lama kok makin bingung ya, mudah-mudahan Indonesia diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa.

Pagi ini saya ngobrol dengan seorang developer perumahan di Bandung. Obrolan berlanjut sampai ke pengurusan tanah wakaf. Ada ketentuan bahwa tanah wakaf bisa dialihkan asal ada tanah pengganti.

Nah kebetulan bapak ini mendapatkan tanah pengganti di luar kotamadya Bandung, jadi di kabupaten Bandung. Karena berbeda daerah tingkat II, urusan wakaf ini harus diurus di tingkat propinsi. Baru kemudian nanti sampai ke meja Menteri Agama. Tapi ternyata pengurusan ini berlarut-larut, makan waktu lebih dari 5 bulan yang dijanjikan. Padahal harga tanah naik terus tiap tahun.

Nah bapak developer ini sudah didesak rekan-rekannya untuk memberi sedikit uang lelah kepada pihak-pihak berwenang sebagai praktek lazim agar segala urusan cepat selesai. Tapi Bapak ini menolak. “Biarlah agak lama, yang penting saya tidak menyogok”.

Saya langsung mendoakan, ya Tuhanku berilah balasan hamba-Mu yang mempunyai prinsip seperti ini. Ya Tuhan Yang Maha Adil,  bukankah boleh jadi Engkau menunda azab karena sekelompok kecil orang karena sebagian besar sudah ingkar ? Mungkin hari ini saya bertemusalah satu dari segelintir orang itu…