Esai-esai Nano

Maret 15, 2004

Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia

Filed under: Indonesia — estananto @ 10:22 pm

From: Estananto estananto@y…>
Date: Mon Mar 15, 2004 1:26 pm
Subject: Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia

 

Senin, 15 Maret 2004

Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia

Syaiful Bahari

LAPORAN Fokus (Kompas, 17/1/2004) tentang Kisruhnya
Politik Pangan banyak menguak tabir persoalan pangan
dan pertanian di Indonesia yang tak pernah selesai
dari dulu hingga sekarang. Beberapa narasumber telah
menyoroti akar persoalan dari mulai kebijakan
produksi, impor, keterbatasan lahan, sampai pada
kelembagaan di sektor pertanian.

Namun, keseluruhan pandangan itu belum secara tegas
menyatakan jalan apa yang harus ditempuh Indonesia
dalam membenahi masalah pangan dan sektor pertanian.
Sebagian lebih menggunakan pendekatan produksi, pasar,
dan mekanisme perdagangan yang selama ini menjadi
bagian dari paradigma pembangunan pertanian di masa
Orde Baru (Orba). Tulisan ini dimaksudkan memberi
pandangan lebih mendasar tentang kegagalan pembangunan
sektor pertanian di Indonesia sekaligus langkah apa
yang perlu ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah
pangan yang kian mengemuka.

SEJAK awal tahun 1970, paradigma pembangunan pertanian
di Indonesia berubah drastis seiring perubahan
paradigma pembangunan ekonomi kapitalistis yang
bertumpu pada modal besar. Dalam kerangka pembangunan
ekonomi saat itu, sektor pertanian tidak lagi
ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi
dijadikan buffer (penyangga) guna menyukseskan
industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan
ekonomi.

Sebagai penyangga, yang terpenting bagi pemerintahan
Orba adalah bagaimana mendongkrak produksi pangan
dalam negeri tanpa harus berbelit-belit, cepat, dan
tidak berisiko secara politik. Pilihan ini sebagai
antitesis program land reform di masa Orde Lama (Orla)
yang dijadikan landasan utama dalam program
pembangunan pertanian semesta. Kebetulan pada saat
bersamaan arus global politik-ekonomi dunia
memperkenalkan revolusi hijau sebagai lawan dan
alternatif revolusi merah.

Orba yang sejak kelahirannya menganut ideologi ekonomi
kapitalis cenderung melaksanakan pembangunan
pertaniannya melalui by-pass approach (jalan pintas),
yaitu revolusi hijau tanpa reformasi agraria
(pembaruan agraria). Karena itu, pembangunan di
Indonesia oleh Rohman Sobhan (1993) disebut sebagai
development without social transition (Wiradi, 1999).

Perubahan paradigma ini menciptakan missing link dalam
pelaksanaan pembangunan pertanian dari satu periode ke
periode lain. Pertanian tidak lagi dipandang dalam
aspek menyeluruh, tetapi direduksi sebagai sekadar
persoalan produksi, teknologi, dan harga. Tanah
sebagai alas pembangunan pertanian tidak dianggap
sebagai faktor amat penting. Persoalan keterbatasan
lahan petani yang rata-rata hanya memiliki 0,25
hektar, menurut Syaiful Bahari dari Bimas Ketahanan
Pangan, dapat diatasi dengan menempuh non-land based
development (Kompas, 17/1/2004), bukan dengan merombak
dan menata kembali struktur penguasaan tanah yang
lebih adil dan merata melalui reformasi agraria. Cara
pandang seperti ini merupakan cermin jalan pintas yang
mendominasi kebijakan dan strategi pembangunan
pertanian sejak masa Orba hingga sekarang.

Keberhasilan Orba dalam swasembada pangan terutama
beras pada tahun 1986 tidak sepenuhnya dapat dipandang
sebagai kebenaran paradigma dalam meningkatkan
kesejahteraan petani. Beberapa hasil penelitian yang
dilakukan Survei Agro Ekonomi (SAE) dan
lembaga-lembaga lain menunjukkan, justru di saat
produksi beras mencapai titik puncak, jumlah petani
gurem kian meningkat dari 50,99-persen menurut Sensus
Pertanian 1983-menjadi 51,63 persen tahun 1993 dan
berdasarkan sensus tahun 2003 terjadi peningkatan 2,6
persen per tahun. Hasil penelitian di tingkat mikro di
beberapa desa memperjelas keterkaitan antara
kepemilikan lahan, tingkat kemiskinan, dan kerawanan
pangan. Kelompok masyarakat paling miskin dan rawan
pangan di pedesaan adalah petani gurem dan buruh tani.

Lantas ke mana larinya surplus pangan itu? Siapa yang
memetik keuntungan jerih payah petani? Mengapa tidak
terjadi transformasi sosial-ekonomi pedesaan di saat
pertanian telah menciptakan surplus? Kelompok yang
paling diuntungkan selama zaman emas adalah kaum
industrialis. Kebijakan politik-ekonomi Orba
menggunakan surplus pertanian guna menyubsidi sektor
industri lewat politik pangan murah untuk menjaga
stabilitas upah buruh demi mempercepat proses
industrialisasi.

Di beberapa negara seperti China dan Korea Selatan,
strategi itu digunakan. Namun, ketika industri telah
menghasilkan surplus, sebagian keuntungan dikembalikan
lagi ke sektor pertanian. Hal inilah yang tidak
terjadi di Indonesia. Kasus Indonesia, setelah
pertanian diperas habis lantas ditinggalkan. Surplus
industri justru dipakai untuk konsumsi barang mewah,
pembangunan properti, dan sebagian lagi dibawa lari ke
luar (capital outflow). Pertanian hanya ditempatkan
sebagai subordinasi sektor industri sehingga tidak
pernah terjadi transformasi sosial-ekonomi di pedesaan
maupun tingkat nasional.

PERSOALAN pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi
dan produksi, tetapi juga soal daya dukung sektor
pertanian yang komprehensif. Ada empat aspek yang
menjadi prasyarat melaksanakan pembangunan pertanian:
(1) akses terhadap kepemilikan tanah; (2) akses input
dan proses produksi; (3) akses terhadap pasar; dan (4)
akses terhadap kebebasan.

Dari keempat prasyarat itu yang belum dilaksanakan
secara konsisten adalah membuka akses petani dalam
kepemilikan tanah dan membuka ruang kebebasan untuk
berorganisasi dan menentukan pilihan sendiri dalam
berproduksi. Pemerintah hingga kini selalu menghindari
kedua hal itu karena dianggap mempunyai risiko politik
tinggi. Kebijakan pemerintah lebih banyak difokuskan
pada produksi dan pasar.

Padahal, apabila kita bercermin pada kisah sukses
pembangunan pertanian di Jepang, Thailand, Korea
Selatan, Taiwan, China, dan Vietnam, semuanya tidak
terlepas dan diawali dengan perombakan dan penataan
kembali struktur penguasaan tanah yang timpang melalui
program reformasi agraria. Reformasi agraria sendiri
mencakup redistribusi tanah kepada petani gurem dan
buruh tani, penataan produksi melalui pembangunan
infrastruktur pertanian, fasilitas permodalan dan
teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan/organisasi
petani dalam bentuk koperasi atau asosiasi petani, dan
proteksi terhadap produk-produk pertanian.

Keberhasilan negara-negara itu dalam pelaksanaan
reformasi agraria telah memberi landasan kuat guna
menempuh jalan industrialisasi dan transformasi
sosial-ekonomi dalam skala nasional. Dapat dikatakan,
reformasi agraria hingga kini adalah jalan terbaik
bagi negara-negara agraris seperti Indonesia untuk
melakukan transformasi sosial-ekonomi dan membangun
fondasi ekonomi nasional yang kokoh. Sayang, di
Indonesia isu reformasi agraria masih menjadi momok
menakutkan karena dianggap sebagai warisan konflik
berdarah tahun 1965. Selain itu, pemerintah juga masih
amat percaya dengan resep non-land based development
sebagai cara efektif untuk mengatasi krisis pangan dan
sektor pertanian. Kita hanya bisa membanggakan
kesuksesan negara-negara Asia yang disebutkan di atas
tanpa melihat konteks sejarahnya.

Sebenarnya, sudah sejak lama masalah ketimpangan
penguasaan tanah ini terjadi, bahkan jauh sebelum
Indonesia merdeka. Persoalan ini merupakan warisan
kolonial Belanda yang belum pernah terselesaikan
hingga kini. Program land reform yang dilaksanakan
pertengahan tahun 1960-an akhirnya kandas di tengah
jalan seiring perubahan sistem politik dan ekonomi di
bawah Orba.

Jadi, agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu,
tidak ada jalan lain untuk membangun pertanian yang
kuat, kecuali keempat prasyarat yang sudah dijelaskan
di atas harus dipenuhi lebih dahulu. Jangan sampai
kita membangun pertanian seperti membangun rumah di
atas angin, tanpa disediakan alasnya lebih dulu.

Syaiful Bahari Wakil Direktur Eksekutif Sekretariat
Bina Desa

About these ads

19 Komentar »

  1. menurut saya itu semua karena kkn nepotisme salah satunya menghasilkan angkatan pemerintahan yang kurang berkualitas jadi bisa jadi orang2 di sana kualitasnya yah taulah biasa tuh dan yang berkualitas yang banyak diantaranya terbuang karena tidak punya kekuatan langsung dilirik amrik atau sejenisnya maka yah pergilah pejuang2 kita yang jenius jadi bagaimana kalau kita lebih sigap mengumpulkan mereka yg berkualitas lalu kita gunakan mereka utk menunjukkan kekurangan yg di atas tetapi secara tdk langsung tapi setahap demi setahap dan bila sudah menemukan inang induk parasit baru ditembak jangan langsung diumbar .taPI masalahnya bagaimana mempertahankan mereka yg berkualitas yaitu mereka yg sungguh tau pertanian beserta cara pengembangannya

    Komentar oleh ria — Desember 16, 2006 @ 12:53 pm | Balas

  2. saya rasa kegagalan kita dikarenakan tak ada kerja sama yang begitu baik antara pemerintah dan para petani. selain itu impor beras selalu dilakukan secara besar-besaran. harusnya kita meminimalisirnya dan berusaha untuk tidak bergantung lagi pada orang lain. ???

    Komentar oleh Ufha — Mei 18, 2007 @ 5:07 am | Balas

  3. kegagalan itu terjadi karena adanya fungsi yang overlap antara deptan dengan lembaga pertanian lain, sehingga keberadaan deptan hanya sebagai simbol tanpa adanya kekuatan yang berarti untuk mengatur pertanian di negeri ini/

    Komentar oleh bancin — September 17, 2007 @ 2:46 pm | Balas

  4. menurut saya kita hanya butuh pisang tuk buat kolak pisang!!! he…

    Komentar oleh kolak — September 24, 2007 @ 1:57 pm | Balas

  5. ada dua hal yang paling penting dalam permasalahan di atas selain hal klasik human error (KKN), yaitu:
    1. tidak ada nya keberlanjutan setiap program yang telah disusun dalam setiap pergantian pemegang keputusan dan kebijakan. selalu ganti kegiatan mengikuti pergantian pimpinan
    2. dalam struktur departemen atau badan yang mengurusi pertanian dibentuk berdasarkan jumlah orang yang mau diangkat, dan bukan berdasarkan kapasitas kerja. sehingga dalam setiap kebijakan selalu overlap yang pada akhirnya keputusan yang ditemukan selalu mencar tidak mengkerucut.

    Komentar oleh yulianus — Desember 26, 2007 @ 4:49 pm | Balas

  6. saya rasa penyebab kegagalan yakni SDM baik moral maupun produktivitas. Kedua komponen tersebut saya rasa memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan dunia pertanian kita.

    Komentar oleh fitria — Januari 24, 2008 @ 8:29 am | Balas

  7. mungkin kelemahan kita selain land reform yang kurang memihak petani adalah kebijakan konsolidasi lahan dan penggunaan lahan yang kurang teratur. Negara-negara pertanian maju sudah sejak lama melakukan konsolidasi lahan untuk mendukung kesinambungan pembangunan pertanian mereka berikut meningkatkan taraf hidup petani. Di sisi lain penggunaan lahan untuk pertanian benar-benar diperuntukkan bagi pertanian. Dengan demikian lahan pertanian sebagai aset pembangunan pertanian tetap terjaga.

    Komentar oleh heronimus hero — April 25, 2008 @ 12:41 pm | Balas

  8. Pembangunan pertanian di Indonesia selama ini menunjukan perkembangan pertanian, industri dan jasa yang saling terlepas dan berjalan sendiri sendiri. Pembangunan pertanian yang terlepas dari pembangunan industri dan jasa telah menyebabkan hal-hal yang merugikan Indonesia. Diantaranya industri pengolahan (agroindustri) berkembang di Indonesia, tetapi bahan bakunya berasal dari impor, peningkatan produksi pertanian tidak diikuti oleh perkembangan industri, perkembangan industri mesin dan peralatan tidak sesuai dengan kebutuhan pertanian.
    Jadi membangun pertanian selama ini adalah pembangunan pertanian yang terlepas dengan pembangunan industri dan jasa. Oleh karena itu pembangunan pertanian saja akan tetap menempatkan perekonomian nasional pada perekonomian yang berbasis pertanian (agricultural based economy) yakni digerakan oleh kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik (natural resources and unskill based), dimana produk yang dihasilkan tetap dalam bentuk primer, dengan kata lain membangun pertanian saja hanya menempatkan perekonomian Indonesia terlena menikmati keunggulan komparatif (comparative advantage)
    Jawaban dari berbagai kelemahan pembangunan pertanian ini adalah dengan mengintegrasikan pembangunan pertanian dengan industri, dan jasa melalui pembangunan agribisnis yang mengintegrasikan pembangunan pertanian dengan pembangunan industri jasa terkait.

    Komentar oleh tisantoso — Mei 17, 2008 @ 3:54 am | Balas

  9. semua blm b’jln dengan baik

    Komentar oleh anjar — Juni 22, 2008 @ 11:03 am | Balas

  10. pernyataan yg menyebutkan bahwa jepang, cina, taiwan, vietnam berhasil membangun sektor pertaniannya terlalu tendensiun tanpa data yg dapat dipertanggungjawabkan. petani dijepang tanpa subsidi yg besar dan proteksi yg sangat berlebihan dari negara tidak ada apa-apanya.

    Komentar oleh ferry — Juni 23, 2008 @ 5:50 am | Balas

  11. Industrialisasi tidak akan tercapai kalo sektor pertanian tidak mapan..

    Komentar oleh yasinta — Oktober 17, 2008 @ 8:26 am | Balas

  12. menurut saya kegagalan pertanian di indonesia di karenakan pemerintah kurang memerhatikan masalah bibit unggul dan kurang nya iptek sdm……………..thx

    Komentar oleh yuli kusmiati — November 18, 2008 @ 10:34 am | Balas

  13. kekacauan pertanian di Indonesia akibat ulah kaum borjuis memeras pertanian di Indonesia.banyak permasalahan di bidang pertanian, sayang sekali indonesia dengan kekayaan alamnya tidak bisa menikmati kesuksesan pertanian malahan akibat buruk dari revolusi hijau. kita itu suka meniru tanpa melihat efek negatif dan positif dari suatu sitem pertanian.

    Komentar oleh wahed — April 13, 2009 @ 12:06 pm | Balas

  14. menurut saya sistem pemerintah harus top down, jangan hanya memberikan fasiltas saja tapi memantau bagaimana cara mengelola manejeman pemasaran pertanian yang baik..

    Komentar oleh Anonymous — Juni 5, 2009 @ 12:47 am | Balas

  15. kebanyakan lahan pertanian yang potensial di jadikan lahan / areal industri dan perkotaan.meskinya kita harus mencontoh negara yang membedakan lahan pertanian dan perkotaan.

    Komentar oleh kym — Juni 17, 2009 @ 6:09 am | Balas

  16. Penyakit kita itu ada 2: takut sama Barat dan OKB. Jadi ide apa aja yang dari Barat diturut dan diikuti. Dasar mental pesuruh – kelamaan dijajah sih.

    Komentar oleh Dharmat — Januari 4, 2010 @ 10:15 am | Balas

  17. makasih informasinya
    silahkan kunjungi BLOG kami http://h0404055.wordpress.com
    terdapat artikel lain yang bermanfaat, dan kalau berkenan tolong dikasi komentar. Terima kasih.

    Komentar oleh h0404055 — April 4, 2010 @ 9:57 pm | Balas

  18. banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pertanian Indonesia dan semoga dapat menjadi koreksi…

    ulila09.student.ipb.ac.id

    Komentar oleh uLiL — Desember 1, 2010 @ 7:18 pm | Balas

  19. Sudah saatnya para generasi mengubah paradigma negatif tentang pertanian semua itu mungkin dapat tercapai jika ada kerjasama yang baik antara semua pihak ,khususnya pemerintah yang harus selalu konsisten akan kebijakan – kebijakan yang ada demi membantu semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

    Komentar oleh Amelia Rahmawati — Desember 2, 2010 @ 1:06 pm | Balas


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada tulisan ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Rubric Theme Blog pada WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.336 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: