Pidato Imajiner Pelantikan Presiden Republik Imajiner 2009 (1)

TSalam Merdeka kepada Rakyat Republik Imajiner dari Sadang sampai Meraume!
Salam hormat saya kepada Yang Mulia Kepala-Kepala Negara dan Utusan-Utusan dari Negara Sahabat,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara,

Alhamdulillah, kita semua telah menyelesaikan satu tahapan dalam perjalanan bangsa kita. Sebuah tahapan yang dapat dikatakan sangat crucial untuk kehidupan bangsa kita. Sebuah tahapan yang telah memakan biaya dan konsentrasi yang tidak sedikit, namun kita perlukan untuk sebuah legitimasi pemerintahan.

UUD kita mengamanatkan sebuah pemerintah yang melindungi segenap bangsa Imajiner dan seluruh tumpah darah Imajiner; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia. Untuk itu, saudara-saudara, kita berada di sini.

Pelantikan saudara Prof. Dr. B sebagai wakil presiden dan saya sebagai presiden mengandung makna sebuah amanat rakyat, sebuah amanat penderitaan rakyat. Kita harus mengakui bahwa kita saat ini masih terkebelakang dalam indeks sumber daya manusia, juga dalam hal kemiskinan di mana ada 120 juta rakyat Imajiner yang berpenghasilan di bawah USD 2 dalam sehari. Kita mengakui tanpa tedeng aling-aling, bahwa jarak antara amanat UUD kita dan keadaan kita saat ini amat jauh. Kualitas integritas dan kehidupan bangsa ini pun masih memprihatinkan. Di tahun 1990-an angka kebocoran ilegal APBN kita disinyalir 30 persen dari keseluruhan nilainya. Akibatnya kemampuan negara untuk menyediakan infrastruktur yang layak bagi rakyatnya sangat rendah. Ya, di samping keberhasilan demi keberhasilan yang kita capai selama ini, kita harus jujur dengan keadaan yang mengharuskan kita mengintrospeksi diri. Di.hadapan Tuhan dan seluruh rakyat Imajiner, kita haruslah jujur dan transparan.

Saudara-saudara yang terhormat,
Untuk itulah saya tekankan sekali lagi kerja berat kabinet dan seluruh birokrasi pemerintahan yang saya pimpin: kita harus terus mengefisienkan jalannya pemerintahan, mendorong dibentuknya Pengurusan Satu Atap (one stop centre) di kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Kita harus mendorong adanya budaya bebas calo; kita harus segera bergerak menuju terwujudnya transparansi pemerintahan. Suatu kejelasan bagaimana pemohon perizinan memperoleh pelayanan dengan benar. Teknologi Informasi memang penting, tetapi ingin saya tekankan: the man behind the gun adalah yang terpenting. Reformasi birokrasi kita menekankan perubahan dari pejabat menjadi pelayan rakyat, reformasi birokrasi kita bukan diartikan sebagai pembelian besar-besaran alat-alat TI yang canggih tanpa revolusi mental. Ya, pelayanan pemerintah adalah ujung tombak interaksi pemerintah dengan rakyat, adalah suatu interface bagaimana pemerintah melaksanakan pemberdayaan.

Saudara-saudara yang berani dan tidak mudah menyerah,
Lebih dari 50 persen rakyat kita yang miskin hidup dari pertanian. Sebagian besar rakyat di pedesaan kita – baik di pulau Jawa maupun Luar Jawa – hidup dari pertanian. Namun penghasilan mereka yang sedemikian kecil memaksa mereka pergi ke kota-kota dan menjadi buruh murah di sana. Ironisnya 1,5 juta ton kedelai atau 70 persen kebutuhan nasional kita diimpor. 77 persen kebutuhan susu nasional kita diimpor. Kemudian 600.000 ekor sapi atau 25 persen kebutuhan kita, juga diimpor. Lho, katanya negara pertanian! Lho katanya banyak petani dan peternak miskin! Lho, ternyata pasar kita sendiri pun tidak mampu dipenuhi petani sekian banyak! Aya naon iyeu, saudara-saudara sekalian?
Masalahnya adalah kita harus memutus rantai ketergantungan dan membiarkan petani mandiri di atas tanahnya. Masalahnya kita terlalu mendoktrin bahwa pupuk yang baik hanyalah pupuk buatan dan mengalahkan pupuk organik yang banyak terdapat di sekitarnya. Masalahnya adalah kita melupakan bahwa pengolahan hasil tani secara lokal, kemudian pengepakan dan distribusi yang sangat efisien, adalah kunci pemenuhan kebutuhan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani. Sudah saatnya pendapat bahwa desa menyangga kota kita tinggalkan sama sekali! Sebuah hubungan setara dalam konsep ekologis dan ramah lingkungan harus dengan cepat menggantikan slaah kaprah itu, saudara-saudara!

Sistem kependudukan andal dan martabat bangsa

URL : http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/1id131711.html

Jumat, 07/08/2009 05:02 WIB

Sistem kependudukan andal dan martabat bangsa

Nomor Induk Kependudukan menyentuh banyak hal

oleh: Estananto

Desakan dari berbagai pihak untuk membenahi sistem administrasi kependudukan makin membanjir. Setelah kisruh daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan anggota legislatif dan presiden, arti penting kartu tanda penduduk (KTP) makin signifikan sebagai identitas seorang warga negara.

Ditambah dengan adanya peristiwa bom di Hotel J.W. Marriott dan hotel The Ritz-Carlton pada 17 Juli, yang ditengarai tersangka otak pemboman warga Malaysia Noordin M. Top dapat dengan bebas mengganti identitasnya dari satu daerah ke daerah lainnya dalam rangka membina sel-sel terornya, kesadaran akan adanya sistem kependudukan yang kuat untuk seluruh wilayah Indonesia makin signifikan saja.

Sebenarnya acuan hukum untuk penerapan nomor induk kependudukan (NIK) sudah ada dalam bentuk undang-undang (UU) dan bahkan telah diperjelas dengan sebuah peraturan presiden (Perpres). Pasal 13 UU No 23 tahun 2009 tentang Kependudukan telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki NIK (Ayat 1), berlaku seumur hidup (Ayat 2), dan dicantumkan dalam setiap Dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Ayat 3).

Dengan demikian NIK harus dapat digunakan di kantor-kantor penerbitan dokumen resmi yang tersebut di atas. Dasar hukum ini menekankan pentingnya NIK yang betul-betul valid dan terverifikasi beserta seluruh data-data penunjangnya.

Pasal 6 Perpres Nomor 13 /2009 menjabarkan lagi bahwa blangko KTP berbasis NIK itu harus memuat kode keamanan dan rekaman elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik. Dalam pasal berikutnya (Pasal 7), diterangkan lebih lanjut bahwa rekaman elektronik yang dimaksud adalah biodata, pas foto, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.

Agar lebih mendetail, perlu ditelaah satu persatu ketentuan Perpres ini. Tentang biodata, mungkin dapat dilihat di Pasal 60 UU No. 23 bahwa biodata paling tidak (paling kurang) mengandung keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan dan peristiwa penting yang pernah dialami. Ini bisa diperkirakan memerlukan 1 kilobyte (kb) memori.

Kemudian untuk pas foto, menurut standar ICAO (International Civil Aviation Organization), menggunakan ISO/EIC CD 19794-5, untuk 35 x 45 mm diperkirakan akan memerlukan 8-15kbytes. Untuk sidik jari dapat diperkirakan satu sidik jari memerlukan 1 kb. Seluruh jari membutuhkan 10 kbyte. Jadi totalnya kebutuhan memori EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) kira-kira 32 kb. Sebagai perbandingan, kartu identitas Malaysia (MyKad) sebelum 2002 juga mempunyai 32 kb dan setelah 2002 ditambah menjadi 64 kb.

Di dalam praktiknya, national ID card yang berbentuk smart card bisa digolongkan atas dua macam berkaitan dengan pembacaan datanya oleh mesin. Bentuk yang pertama adalah contact smart card yang menggunakan pada kontak dari emas yang terlihat di atas kartu. Bentuknya hampir mirip seperti SIM card yang biasa digunakan di telepon seluler. Bentuk yang kedua adalah contactless (nirkontak), yang biasanya menggunakan RFID (radio frequency identification) di dalamnya terdapat antena khusus.

Industri dalam negeri

Jika mengikuti ketentuan Perpres 13 Tahun 2009 yaitu jumlah sidik jari yang harus diambil adalah semua jari, kartu identitas elektronik Indonesia haruslah memiliki EEPROM yang cukup besar (minimal 32 kb).

Kemudian pilihan apakah nanti kartu identitas ini berbentuk kartu kontak langsung atau contactless tentu harus memperhatikan situasi di lapangan dan melalui survei yang saksama, tidak hanya dari studi literatur.

Kalau kita ingin menerapkan penggunaan kartu identitas elektronik ini di semua lembaga pelayanan publik nantinya, kurang praktis jika kita memerlukan kunci keamanan yang terlalu rumit atau bahkan jika harus menggunakan pin seperti kartu bank saat mengambil uang.

Sebelumnya sempat disinggung tentang MyKad yang menjadi proyek nasional Malaysia. Proyek ini dilaksanakan oleh IRIS, sebuah perusahaan hi-tech Malaysia yang berkedudukan di Kuala Lumpur. Perusahaan ini menurut data yang tertera di laman webnya memiliki 570 karyawan dan fasilitas seluas 330.000 kaki persegi.

Malaysia berhasil mengembangkan kemampuannya dalam teknologi smart card dari skala riset hingga skala pasar dengan memanfaatkan momentum kartu identitas nasional elektronik yang proyeknya bernilai 276 juta ringgit Malaysia atau Rp768 miliar.

Penduduk Malaysia tidak sebanyak penduduk Indonesia, kira-kira hanya seperdelapannya. Dapat dibayangkan betapa “basah” proyek kartu identitas elektronik nasional ini.

Alangkah baiknya demi martabat bangsa, uang rakyat yang akan dibelanjakan demi kepentingan rakyat akan kembali juga berputar di antara rakyat. Kalau Malaysia saja mampu mengerjakan keperluan vitalnya yang menyangkut identifikasi warga negara, saya tidak percaya kalau Indonesia tidak mampu.

Ini proyek vital karena menyangkut kepentingan sehari-hari rakyat, menghindari kejahatan akibat perpindahan warga yang tak terkontrol, dan mengetahui apakah data pajak dan data jaminan sosial dapat diperbarui setiap saat. Sekali lagi, ini vital. Pasar Indonesia jauh lebih besar daripada pasar Malaysia, perputaran modal di dalamnya juga jauh lebih besar.

Industri dalam negeri, terutama industri manufaktur elektronika haruslah dilibatkan dalam sebagian besar pengerjaannya. Keterlibatan vendor asing tentu tidak perlu dihindari, akan tetapi harus ada kerja sama dengan vendor lokal. Industri nasional memiliki kemampuan desain chip, perancangan sistem operasi, pembuatan kartu, pembuatan mesin pembaca, dan lain-lain.

Memang suatu industri dalam perjalanannya akan memerlukan learning curve, akan tetapi penyempurnaan itu tetap harus dimulai. Sebagai contoh Huawei dan ZTE dari China pertama kali tidak bermain di pasar ponsel high-end, tetapi dimulai dari low-end. Kemudian mereka pelan-pelan bergerak ke produk yang spesifikasinya lebih tinggi.

Dengan demikian sekali titik kritis sebuah ekosistem manufaktur elektronika tercapai, memeliharanya secara berkesinambungan dengan inovasi yang berorientasi konsumen tentunya dapat berjalan. Pertanyaannya apakah kita ada niatan atau tidak untuk itu?

Oleh Estananto Mantan Senior Engineer Design Automation Qimonda AG, Munich

bisnis.com

© Copyright 1996-2009 PT Jurnalindo Aksara Grafika

6,7 triliun itu…

Barusan baca koran, LPS (Lembaga Penjamin SImpanan) telah mengucurkan dana sebesar 6,7 triliun rupiah untuk menolong Bank Century yang mengalami skandal dengan reksadana Antaboga Deltasekuritas.

Walaupun kata Menteri Keuangan Sri Mulyani 6,7 trilyun itu bukan bersumber dari APBN, ternyata membuka mata saya bahwa jumlah sedemikian itu bukan mustahil untuk dikucurkan.

Hari ini berdiskusi dengan seorang sahabat, doktor dari Jepang, yang dengan semangat menuturkan bahwa untuk membuat pabrik sel surya yang mampu mengolah dari bahan baku silika yang banyak terdapat di Indonesia hingga jadi sel surya dan siap dipasarkan, konon hanya dibutuhkan 110 miliar rupiah. Dan kata dia ratusan miliar rupiah yang sekarang digunakan untuk beli sel surya ke luar negeri per tahun bisa dihemat.

Beberapa waktu yang lalu juga berdiskusi dengan sahabat seorang doktor dari Jerman, bahwa untuk membuat sebuah pabrik amoksisilin (bahan baku antibiotika) di Indonesia hanya perlu 1 triliun rupiah saja. Dengannya ketergantungan bahan obat Indonesia ke luar negeri sebesar 95% akan bisa dikurangi.

Ini memang cuma 6,7 triliun rupiah, belum lagi BLBI yang besarnya 144 triliun rupiah itu. Tetapi apakah memang tidak ada yang berani mengambil keputusan untuk memutuskan ketergantungan kita terhadap luar negeri. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, tetapi mengapa untuk mengeluarkan 6,7 triliun ru;iah sedemikian mudahnya untuk satu bank dan untuk industri strategis yang mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri sedemikian susahnya?

Tolong beri saya pencerahan…

Pidato Imajiner Presiden: Bom 17 Juli

Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air,

Assalaamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh!

 

Hari ini, tanggal 17 Juli 2007, terjadi suatu serangan yang diarahkan kepada kita, kepada rakyat, bangsa, dan negara kita. Suatu serangan yang  jika dibiarkan akan menimbulkan kehilangan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang besar. Kita bangsa besar yang terdiri dari 220 juta rakyat, tersebar di tujuh ribu pulau besar dan kecil, dan terdiri dari berbagai etnisitas dan kepercayaan.

Kita baru saja melangsungkan Pemilu, yang tidak saja terkenal karena kompleksitasnya ketika kita ingat diversivitas bangsa ini, ketika kita mengingat aspek geografis negara ini. Namun Pemilu itu telah berlangsung aman dan damai, tanpa sebuah letusan pun apalagi bom yang meledak.

Kini kita terhenyak oleh dua buah ledakan yang tampaknya sengaja diarahkan untuk membuat teror; membunuh tamu-tamu asing yang ada di dua hotel internasional, membunuh orang-orang yang bekerja di sana, dan membuat kepercayaan terhadap pemerintah dan negara jatuh di mata internasional. Suatu hal yang sangat keji, dan tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang beradab di negeri yang besar ini.

Maka saya tadi pagi langsung menelpon ibu M dan bapak J, yang kami seminggu yang lalu bersaing di dalam pemilihan presiden. Kami semua sepakat bahwa serangan ini adalah berbahaya bagi masa depan rakyat dan negara, dan tidak akan boleh dibiarkan. Saya menghargai kesediaan ibu M dan bapak J turut hadir dalam konferensi pers ini dan sekarang masing-masing berdiri di samping saya untuk bersama-sama menyatakan sikap terhadap tindakan pengecut ini.

Kami sebagai para kandidat yang bersaing dalam pemilihan presiden mengutuk dengan keras kejadian ini setelah pemilu yang berlangsung aman dan damai. Kami bangga dengan rakyat yang bersama-sama dengan pemerintah berhasil menciptakan suasana aman selama pemilu.

Kini kami berharap lagi bantuan rakyat Indonesia yang berani, yang tidak akan tunduk terhadap aksi-aksi barbarisme dan pengecut untuk bersama-sama pemerintah, bersama-sama pihak yang berwenang, untuk mempersempit ruang gerak para teroris; melaporkan dengan segera orang-orang yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Saya sebagai Presiden juga meminta kepada segenap jajaran penegak hukum untuk berjuang bersama-sama. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sajalah kita minta pertolongan.

Berkaitan dengan rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United, saya sebagai Presiden telah menelpon langsung ketua rombongan mereka yang saat ini ada di Kuala Lumpur, bahwa kini Presiden Republik Indonesia himself yang memberikan jaminan keamanan kepada tim sepakbola ini selama ada di Indonesia. Saudara-saudara, ini adalah karena kita tidak perlu takut dan menuruti kehendak kaum teroris. Kita memang terluka, tapi kita akan sembuh, dan kita akan bangkit kembali. Insya Allah.

Sekian dan terima kasih.

Presiden Republik Indonesia,

S

Bingung Pilih Presiden

Bukan apa-apa, justru karena saya bukan ahli politik atau politikus maka saya makin bingung harus nyontreng yang mana nanti tanggal 8 Juli 2009.

Saya percaya pada mobilitas kelas dalam indikasi perubahan menuju kesejahteraan. Bukan dari angka statistik jumlah penduduk miskin, karena siapapun bisa main angka-angka.

Artinya tingkat kemakmuran bukan diukur dari berapa orang yang ada di bawah dan di atas garis kemiskinan, tapi seberapa banyak orang yang pindah kelas menuju lebih baik. Misalnya yang tadinya tukang sapu dengan daya beli yang sangat kurang lalu bisa membiayai lebih banyak untuk kehidupannya.  Yang tadinya sulit mengumpulkan uang untuk makan kini bisa membeli buku untuk sekolah anak sehingga peningkatan daya beli dapat meningkatkan daya analisa untuk memberi manfaat bagi yang lain. Tapi bagaimana “mengukur manfaat”  dan “perpindahan kelas”?

Tidak ada juga calon presiden yang menekankan kita akan merebut teknologi tinggi untuk memperbaiki kualitas produk-produk industri kita. Banyak orang yang alergi pada strategi Habibie yang dinilai hanya membebani anggaran negara. Tetapi menurut saya Habibie setengah benar. Walaupun ambisi “sejajar dengan bangsa lain” bagi saya harusnya bukan jadi prioritas, tetapi kualitas produk industri kita apakah itu industri agro atau industri tekstil sampai industri telematika dan alat angkutan, harus menjadi sasaran inovasi.

Kita sering dihadapkan anggapan keliru seperti pertanyaan semacam ini: “bangsa kita bisa nggak bikin X?”. Ini sangat keliru, karena kalau hanya membuat prototip sih itu hanya bicara soal awal dari suatu penciptaan produk. Ada proses manufaktur, ada proses quality control. ada proses marketing dan after sales service, semuanya menentukan kualitas produk dan inovasi produk yang tentu harus bisa dijual. Tidak cukup sampai situ, harus juga bisa menantang produk lain, apakah itu di dalam atau di luar negeri. Jadi teknologi tinggi penting untuk persaingan global, agar jangan jadi paria di negeri sendiri.

Ada konflik memang di antara prioritas padat modal dan padat karya. Tetapi di India dan China, mereka melakukan keduanya. Apa peran pemerintah di sini?

• ada kebijakan yang jelas tentang pusat pertumbuhan yang melibatkan industri dan universitas.  Batam adalah contoh pusat pertumbuhan yang sayang sekali tidak mempunyai universitas. Bandung, Surabaya, Salatiga, Makassar dan daerah sekitarnya mungkin bisa dijadikan kandidat.
• ada proses transparansi birokrasi yang sistematis sehingga waktu pengurusan perizinan makin cepat dan bersih. Bisa dimulai di daerah-daerah pusat pertumbuhan dengan menerapkan pilot project Single Identification Number dan integrasinya dengan data Depdagri dan Dirjen Pajak.
• ada komitmen untuk memenuhi infrastruktur kebutuhan transportasi dan telekomunikasi. Yang dilematis memang dananya. Saya kurang tahu apakah memang pinjaman asing (dan kewajiban menggunakan kontraktor dari negara donor) adalah satu-satunya jalan. Kalau bisa sih dari obligasi dalam negeri.

Wah makin lama kok makin bingung ya, mudah-mudahan Indonesia diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa.

Mudah-mudahan Orang Jujur Diberkati Tuhan

Lama saya tidak menulis blog. Sebetulnya malu kalau tiap Jum’at ketemu pak Budi karena beliau paling rajin menulis blog tiap hari

Pagi ini saya ngobrol dengan seorang developer perumahan di Bandung. Obrolan berlanjut sampai ke pengurusan tanah wakaf. Ada ketentuan bahwa tanah wakaf bisa dialihkan asal ada tanah pengganti.

Nah kebetulan bapak ini mendapatkan tanah pengganti di luar kotamadya Bandung, jadi di kabupaten Bandung. Karena berbeda daerah tingkat II, urusan wakaf ini harus diurus di tingkat propinsi. Baru kemudian nanti sampai ke meja Menteri Agama. Tapi ternyata pengurusan ini berlarut-larut, makan waktu lebih dari 5 bulan yang dijanjikan. Padahal harga tanah naik terus tiap tahun.

Nah bapak developer ini sudah didesak rekan-rekannya untuk memberi sedikit uang lelah kepada pihak-pihak berwenang sebagai praktek lazim agar segala urusan cepat selesai. Tapi Bapak ini menolak. “Biarlah agak lama, yang penting saya tidak menyogok”.

Saya langsung mendoakan, ya Tuhanku berilah balasan hamba-Mu yang mempunyai prinsip seperti ini. Ya Tuhan Yang Maha Adil,  bukankah boleh jadi Engkau menunda azab karena sekelompok kecil orang karena sebagian besar sudah ingkar ? Mungkin hari ini saya bertemusalah satu dari segelintir orang itu…

Demi Kehormatanku…

Di TV-TV Indonesia beredar iklan dari Dirjen Pajak, sangat menarik. Ada dua teman lama, yang satu jadi orang pajak dan satu lagi jadi pengusaha. Yang pengusaha ini rupanya baru diperiksa anak buah sang sahabat yang bekerja di pajak dan mencoba negosiasi. Tentu dengan segepok uang dalam amplop coklat yang tertutup rapi (yang saya tidak tahu apakah uang di dalamnya Rp atau USD).
Tiba-tiba sang pejabat pajak teringat sumpah jabatannya (disimbolkan dengan foto pengangkatannya di dinding) dan menolak tawaran sang sahabat, yang kemudian marah dan membanting pintu. Foto mereka berdua yang digantung dekat pintu pun jatuh dan pecah berantakan.

***

Memang setiap iklan pada dasarnya propaganda. Tetapi ini adalah istimewa karena sebetulnya tujuan iklan ini adalah pejabat pajak sendiri. Seandainya tujuannya adalah masyarakat luas, seharusnya diberitahukan bagaimana cara menghindari diri dari menyuap. Misalnya apakah ada telpon hotline yang bisa dihubungi, atau apakah ada supervisor di setiap kantor pajak yang mudah diajak bicara, dan lain sebagainya.

***

Potensi suap menyuap kan selalu ada 2, yang menyuap dan yang disuap. Kalau yang menyuap tidak ada, tentu tidak ada yang menerima. Kalau yang disuap tidak ada, tentu juga tidak ada yang memberi.

Untuk menutup peluang suap sebetulnya flow pelayanan publik bisa dibuat setransparans mungkin, sejelas mungkin, baik bagi pejabat publik maupun bagi masyarakat luas. Sehingga dengan demikian skenario yang akan muncul akan dapat diantisipasi. Trik-trik penyuap dan yang disuap tentu tidak sesederhana dalam iklan, tapi dengan sebuah sistem yang rapi kita akan mampu menghadapinya. Mudah-mudahan.

RUU Pembantu Rumah Tangga

Anda pernah dengar bahwa pemerintah tengah menggodok RUU Pembantu Rumah Tangga (RUU PRT)? Mungkin baru akan diselesaikan nanti setelah anggota DPR baru terpilih.

Menurut blog ini pokok-pokok RUU PRT adalah:

1. PRT tidak boleh di bawah umur 15 tahun. Jika PRT berumur antara 15 dan 17 tahun jumlah jam kerja maksimal adalah 4 jam per hari. Jika PRT di atas umur 17 tahun maka jumlah jam kerja maksimal adalah 10 jam per hari.

2. Jatah istirahat (off of duty) PRT per minggu minimal adalah 1 hari, dan ada jatah cuti tahunan minimum 12 hari.

3. Gaji dibayar sesuai Upah Minimum Regional (UMR) dan Tunjangan Hari Raya (THR) juga harus diberikan. Sistem pengupahan mengikuti UU Tenaga Kerja.

4. Sanksi diberikan bagi pelanggar ketentuan di atas.

5. Penyalur PRT harus mendapat izin pemerintah.

Dampak-dampak yang mungkin muncul adalah:

1. Jumlah TKI ke Luar Negeri akan berkurang. UMK (Upah Minimum Kota) Bandung saat ini adalah Rp. 939.000,- dan UMP (Upah Minimum Propinsi) DKI Jakarta adalah Rp. 972.604,-.  Berarti gaji minimum PRT akan naik drastis 100-300%. Daripada mempertaruhkan nasib ke negeri jauh, mereka akan memilih di dalam negeri saja.

2. Akan tetapi akan banyak (calon) majikan yang mempertimbangkan untuk tidak memiliki PRT atau hanya setengah hari kerja saja per harinya. Ini karena lonjakan gaji itu tentu juga akan terasa di anggaran bulanan rumah tangga. Sebagai sharing, ketika dulu kami 11 bulan di Suzhou, Republik Rakyat China, standar gaji PRT yang kerja 4 jam saja adalah RMB 650,-. Kalau RMB 1 = Rp. 1600,-, maka gaji 4 jam PRT di Suzhou adalah Rp.  1.040.000,-. Padahal gaji insinyur lokal China di Multi National Company (MNC) di daerah itu sekitar RMB. 7000,- (Rp. 11.200.000,-, belum dipotong pajak!). Jadi mempekerjakan PRT di China tidak murah. Padahal gaji PRT di Hongkong masih 4 kali lipat di Suzhou.

3. Akan muncul tuntutan kompetensi PRT. Tentu saja persaingan antar-PRT akan semakin ketat, dan pasar PRT akan memunculkan reputasi PRT yang bersangkutan. Rekomendasi PRT dan jika ada reputasi balai latihan atau sekolah pendidikan PRT akan sangat penting artinya.

Jadi, sudahkah anda bersiap-siap?

Salah 10 kali, kartu SIM diblokir!

Tiga hari yang lalu saya agak heran mengapa saya selalu gagal mengisi ulang kartu XL prabayar saya:

Top-up failed

Padahal saya sudah berulang kali mencocokkan nomor kode kartu isian ulang yang nilainya Rp. 10.000,- itu. Nomor-nomornya benar kok.
Maka hari ini saya pergi ke XL service center di BEC (Bandung Electronic Center). Saya tanyakan mengapa terjadi top-up failed padahal semua kelihatan ok saja.
Setelah dia melihat nomor saya di basis data (database) XL, menurutnya saya telah salah memasukkan nomor kartu isi ulang sampai 10 kali. Di kali yang ke-11 SIM sudah tidak dapat diisi lagi.
Oh gitu toh ceritanya…

Homeschooling, 1986

diambil dari majalah Tempo, 4 Januari 1986.

Pilihan Lain: Pendidikan Di Rumah

Aldy Anwar, 49, di Bandung mendidik sendiri anaknya kanti, 7, dan IPU, 5 1/2 di rumahnya, tanpa disekolahkan. Mendapat perhatian dari seminar perlindungan hak anak.
DI sebuah rumah sederhana tapi penuh buku, di kawasan Sukaluyu, Bandung, Kamis sore dua pekan lalu. Kanti, 7, membaca buku berbahasa Inggris sambil berbaring di lantai ruang tamu. Adiknya, Ipu, 5 1/2, juga asyik dengan bukunya sendiri. Sikap anak anak itu begitu bebas, tak terganggu dengan adanya Didi Sunardi, wartawan TEMPO yang sedang mewawancarai ayah mereka di ruang itu juga. Sekali-sekali, Kanti atau Ipu berteriak menanyakan sesuatu yang tak mereka ketahui kepada ayahnya. Dan Aldy Anwar, 49, dengan suaranya yang kecil, pelan, tapi Jelas menerangkan soal yang ditanyakan. Sepintas keluarga ini tak bedanya dengan keluarga-keluarga kelas menengah Indonesia yang lain. Tapi, tahukah Anda bahwa Kanti dan Ipu sama sekali belum pernah duduk di bangku sekolah? Dan yang mereka baca adalah buku-buku yang mestinya baru dipahami murid SMA? Itulah, ketika mereka tampil dalam seminar “Perlindungan Hak-Hak Anak” – di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 10 Desember lalu – jadi pusat perhatian. Kedua anak itu lancar menjawab pertanyaan hadirin, bahkan mengesankan seorang yang sudah biasa dengan diskusi. Kanti menolak seorang hadirin yang memintanya menceritakan salah satu dongeng Andersen – kisah-kisah yang umumnya disukai anak-anak di seluruh dunia. Cewek kecil ini malahan menawarkan untuk berkisah tentang komet saja. Di tengah kritik terhadap mutu sekolah, Aldy Anwar, anak bungsu seorang dokter, menawarkan alternatif yang lain: mendidik sendiri anak-anaknya. Dan ini tampaknya sudah direncanakannya, ketika ia menikah dengan Beryl C. Syamwil, 34, sarjana Seni Rupa ITB, pada 1978. Pada ulang tahun pertama Kanti, satu-satunya hadiah adalah sebuah “buku berkulit tebal dengan kertas yang tak mudah robek,” tutur Aldy. Tentu saja. Bagi Kanti waktu itu, yang bicara pun baru sepatah dua patah kata, mestinya buku itu sama saja dengan mainan yang lain yang tak ada “isi”-nya. Tapi inilah strategi pertama Aldy, untuk mengenalkan anaknya dengan dunia ilmu. Tahap kedua, si bapak mengenalkan nama huruf. Dalam waktu tiga bulan, Kanti sudah bisa mengenali dan mengucapkan seluruh abjad. Sejak itulah, sejak mengenal semua huruf, minat baca anak-anaknya dibinanya. “Praktis, kedua anak saya sudah lancar membaca sebelum umur tiga tahun,” kata Aldy, yang masuk Jurusan Fisika Nuklir ITB pada 1956. Lalu, apa yang dibaca Kanti dan Ipu ? Jauh berbeda dengan sekolah formal, di rumah Aldy tak ada keharusan untuk membaca buku tertentu. “Yang saya bina hasrat, keterampilan, kegemaran, dan keteraturan belajar mereka,” kata bapak yang urung menyandang gelar sarjana karena begitu saja meninggalkan skripsinya itu. Bagi orang yang memilih bekerja secara freelance ini, pilihan materi pelajaran menjadi tidak penting dibandingkan dengan hasrat belajar itu sendiri. Tapi tentu saja ia, yang menjadi peneliti tenaga radiasi matahari di ITB pada 1961-1980, tidak ngawur. Aldy punya klasifikasi dalam membimbing belajar Kanti dan Ipu. Misalnya, ada pelajaran wajib, antara lain bahasa Indonesia, Inggris, daerah, mengarang, agama Islam, dan matematika. Lalu ada yang pilihan: membaca sastra, pengetahuan lingkungan, dan sejarah. Jenis ketiga lebih mirip permainan yang memerlukan daya kreasi, misalnya mencari kata-kata yang buntutnya “pung”. Atau bermain sandiwara, melukis, membaca cerita. Jadi lebih kurang Aldy pun menerapkan suatu sistem. Adapun soal waktu belajar, tentu saja tak seketat jam sekolah. Bahkan rasanya Aldy setuju dengan iklan Coca-Cola yang terkenal itu: di mana saja, kapan saja. Maka, jangan kaget, bila dalam sebuah seminar tentang pemanfaatan tenaga matahari, umpamanya, Aldy hadir membawa kedua anaknya. Anak-anak itu diberinya buku, kertas, dan bolpoin, dibiarkannya membaca, menulis, atau menggambar. Pokoknya, terserah maunya apa anak-anak itu, termasuk mendengarkan seminar, bila berminat. Inilah rahasianya mengapa dalam seminar di Jakarta itu, Kanti dan Ipu tampaknya tak canggung sedikit pun. Juga, sering kali bapak dan kedua anak ini asyik di toko buku, berjam-jam membaca tanpa merasa terganggu dengan pengunJung toko yang lain. Bagi Aldy yang tak terikat kerja rutin apa pun ini – “Saya sekeluarga cukup dengan Rp 100.000 per bulan.” katanya – banyak sekali sarana di masyarakat yang bisa digunakan untuk memperkenalkan dasar ilmu pengetahuan kepada anak. Ia memang bukan sekadar memindahkan sekolah ke rumah. Tapi jangan salah terka Aldy sama sekali tidak apriori anti sekolah. Ia memang punya kritik terhadap sekolah, yang di mata Aldy adalah tempat “segala sesuatunya diperhatikan secara sentral.” Beryl, ibu Kanti dan Ipu, pernah datang ke Proyek Perintis Sekolah Pembangunan IKIP Bandung, kalau-kalau anaknya bisa mendapatkan prioritas. “Ternyata, tidak bisa, karena laporan perkembangan anak lewat rapor harus teratur,” tutur desainer interior itu. Padahal, sekolah itu, yang menggunakan modul, terhitung maju. Sikap Aldy terhadap pendidikan mengingatkan orang kepada H. Agus Salim almarhum, yang juga tak menyekolahkan anak-anaknya. Memang, yang terutama ditentang Agus Salim bukan metode sekolah, tapi karena sistem Belandanya. Namun, metode awal yang diterapkan kedua orang berlainan zaman ini boleh dibilang mirip. Yakni belajar mengenal huruf, kemudian memupuk minat baca. Anak-anak Agus Salim diajar dulu membaca, kemudian kepada mereka diberikan buku-buku – kata Violet Hanafiah, anak ketiganya, beberapa waktu lalu. Yang tampaknya perlu diperhatikan yakni, sekolah di rumah tak harus berarti mengasingkan anak-anak dari pergaulan. Agus Salim tak hanya mengurung anaknya di rumah mereka dimasukkan juga ke kepanduan. Di kepanduan itulah anak-anak itu tahu bahwa pengetahuan mereka dibandingkan dengan anak sekolahan tak berbeda – justru mereka menjadi tempat bertanya. Dalam hal itu, belum jelas lingkungan yang akan digunakan Aldy buat mengetes pengetahuan anak-anaknya. Memang, Kanti dan Ipu bukannya sama sekali terasing dari kompetisi dengan anak-anak sebaya mereka. Pada usia empat tahun, Kanti telah memenangkan lomba membaca sajak di RW-nya. “la membaca sajak Chairil Anwar dengan bagus,” tutur ibunya. Dan tak jarang anak-anak itu juga mendapat nomor dalam lomba melukis – maklum ibunya ‘kan sarjana seni rupa. Tapi bagi Menteri P & K Fuad Hassan yang tampaknya agak tak setuju dengan hanya pendidikan di rumah ini – anak-anak itu mestinya kurang menerima yang disebutnya sebagai “proses sosialisasi”. Yaitu “anak bisa menerima watak temannya yang berbeda-beda, nakal, bandel dan ngotot, belajar menerima dan memberi, antara lain”. Untunglah, menurut para tetangga di Sukaluyu itu, meski kedua anak Aldy jarang bergaul, mereka tidak susah bercanda dengan anak-anak sebaya bila ada kesempatan. Malahan sering ditanya ini-itu oleh anak-anak tetangga, dan tak jarang pula anak-anak tetangga itu meminjam buku dari Kanti dan Ipu. AGAKNYA memang diperlukan pilihan lain daripada sekolah yang kini ada, yang memang hanya semetode itu. Bukan cuma Aldy, tapi juga Said Kelana, bapak para pemain band The Big Kids, lebih suka tak mengirimkan anaknya ke sekolah. Said juga melihat sekolah tak memberikan pilihan yang baik. “Dengan waktu belajar hanya empat jam sementara ada sekian mata pelajaran harus dipelajarkan, tentu sulit dipahami anak-anak,” kata Said suatu ketika. Maka ia pun mengundang guru ke rumah, tapi sistem mengajarnya Saidlah yang menentukan. Yakni, anak-anaknya diharuskan belajar satu bidang tertentu sampai menguasai dasarnya, sebelum pindah ke bidang yang lain. Misalnya, dalam satu bulan terus-menerus anak-anak dibimbing guru matematika. Baru setelah itu, ganti pelajaran bahasa Inggris, juga dalam waktu yang cukup. Dibandingkan dengan Said, Aldy memang sudah jauh melangkah. Bahkan ia sudah merencanakan pada usia 15 anak-anaknya sudah harus punya pilihan sendiri, sudah harus berdiri sendiri. Inilah memang, sebuah eksperimen besar yang mudah-mudahan tak minta korban. Sebuah upaya “mengubah iklim, memberikan alternatif yang lain dari yang sudah ada,” kata Aldy. Hasilnya memang masih harus ditunggu. Untuk sementara, lihat saja bagaimana Kanti berekspresi, ketika ada tamu di rumahnya yang merokok. Ia ambil kertas, lalu menulis dalam huruf balok: “Dilarang merokok di ruangan ini”. Bambang Bujono Laporan Indrayati (Jakarta)